BPN Kabupaten Tangerang Kucurkan Rp19,56 M untuk Ganti Rugi Lahan Tol Serbaraja

TIGARAKSA, klikbanten.co.id – Pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten untuk menuntaskan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satunya yakni, pembebasan lahan untuk pembangunan proyek Jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) yang bertujuan mendorong peningkatan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja baru.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Serbaraja bersama TPT Kementerian PUPR dan Bank Mandiri, telah melakukan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) kepada warga yang terdampak proyek jalan bebas hambatan tersebut, Kamis (12/62020) lalu.

Adapun lahan yang dibebaskan meliputi 12 bidang terletak di Desa Sampora, Pagedangan dan Kadusirung dengan total luas 5.562 m2 dan uang ganti rugi senilai Rp19,56 miliar.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Gembong Djoko Wuryanto mengatakan, uang ganti kerugian (UGK) senilai Rp19,56 Miliar tersebut diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak penggusuran tanah ruas jalan tol Serpong-Balaraja.

“Dengan diterimanya uang ganti kerugian, saya berpesan, agar uang ganti rugi ini digunakan dengan bijak. Gunakanlah untuk hal-hal produktif. Jadi, kalau sebelumnya berbentuk rumah maka harus jadi rumah,” ujar Gembong.

Menurut Gembong, uang ganti rugi itu juga bisa digunakan untuk membuka usaha, agar menimbulkan pergerakan ekonomi. Seperti pihak yang berhak akan mencari lokasi pengganti dan akan melaksanakan pembangunan rumah pengganti.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Banten, Masyuri memastikan bahwa besaran uang ganti rugi itu merupakan kewenangan penuh tim appraisal atau Penilai Publik Independen yang tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Penggantian UGK masyarakat yang terkait pelepasan Hak atas Tanah, juga tidak ada kewajiban pajak, sebagaimana transaksi jual beli biasa, bahkan pemerintah membebaskan pajak PPh/PPn.

“Para penerima tidak ada kewajiban apapun kepada pihak manapun. Penerima uang ganti rugi sesuai dengan nilai yang sudah diputuskan oleh tim appraisal. Bahkan, pemerintah juga membebaskan pajak PPh/PPn yang harus mereka tanggung,” tutur Masyuri.

Selanjutnya Masyuri menyampaikan seberapa pun peluang untuk pergerakan ekonomi akan pihaknya akan tetap mendukung sepenuhnya. Sehingga percepatan untuk pembayaran UGK pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini akan terus dipacu.

“Akan tetapi tetap dalam koridor kehati-hatian mengingat ini berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan negara,” Ucap Masyuri. Untuk diketahui, pelaksanaan pemberian UGK tetap menerapkan protokol pencegahan dan penyebaran covid-19. (rls-bud/dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + twelve =