Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Markup Pengadaan Sembako di Kota Serang

SERANG, klikbanten.co.id – Program jaring pengaman sosial (JPS) berupa paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Serang terus menuai sorotan.

Sebelumnya, Inspektorat Kota Serang mengeluarkan hasil audit terhadap pengadaan paket sembako dalam program jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19.

Inspektorat menemukan ketidakwajaran harga atas pembelian beras, mie instan, dan sarden oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang sebesar Rp1,901 miliar untuk tiga kali penyaluran bantuan sosial.

Ketua Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan (Badak) Banten Kota Serang Arie Budiarto Nur Ali menilai temuan dari Inspektorat Kota Serang tersebut merupakan fakta adanya indikasi perbuatan melawan hukum.

Arie Budiarto Nur Ali

Dimana, kata dia, indikasi perbuatan melawan hukum muncul dari kelebihan bayar dalam proyek pengadaan sembako untuk warga terdampak Covid-19 tersebut.

“Di sini kita melihat ada indikasi perbuatan melawan hukum. Lebih detilnya ada dugaan markup. Jadi kami mendesak aparat penegak hukum (APH), Kejaksaan Tinggi Banten maupun Kejaksaan Negeri Serang untuk mengusutnya,” ujar Arie Budiarto Nur Ali, kepada klikbanten.co.id via sambungan WhatsApp, Kamis (14/5/2020).

Menurut Arie, meskipun DPRD Kota Serang mendorong agar pihak penyedia mengembalikan kelebihan bayar Rp1,9 miliar ke kas daerah, namun indikasi ada unsur niat melakukan markup atau korupsi sangat terbuka lebar.

Sehingga, kata Arie, meski kelebihan bayar anggaran pengadaan sembako pada akhirnya nanti dikembalikan ke kas daerah, namun tidak menghilangkan unsur niat perbuatan melawan hukumnya.

“Banyak kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia tetap diproses meskipun anggarannya (yang dikorupsi,red) dikembalikan ke kas daerah. Jadi tidak serta merta menghilangkan unsur perbuatan melawan hukumnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, program JPS yang dilaksanakan oleh Dinsos Kota Serang tersebut berupa paket sembako dengan nilai total Rp30 miliar. Paket sembako diberikan tiga kali kepada 50 ribu KK untuk 3 bulan. Jika dikalkulasi, satu paket sembako senilai Rp200 ribu.

Sayangnya, hingga berita ini dilansir, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Sosial Kota Serang maupun pihak rekanan dalam pengadaan paket sembako senilai Rp30 miliar tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan hasil uji petik terhadap harga pasar, Inspektorat menemukan harga beras Rp12.800 per kilogram, sementara Dinsos membelanjakan Rp13.000 per kilogram.

Untuk mie instan sebesar Rp3.000 per bungkus, sementara harga wajar Rp2.800, terdapat selisih harga paling mencolok terlihat dari pembelian sarden yang mencapai Rp14.000, sedangkan harga wajar sebesar Rp10.062. Selisih harga tersebut mencapai Rp1,901 miliar lebih.

“Berdasarkan hasil analisa hasil uji petik/survei harga barang/jasa yang diadakan PT Bantani Damir Primarta, selaku pihak penyedia diketahui indikasi ketidakwajaran harga atas pengadaan barang berupa beras mie dan sarden sebesar Rp1.901.400.000,” demikian bunyi petikan di dalam dokumen, Rabu (13/5/2020).

Inspektorat Kota Serang menyatakan Dinsos Kota Serang dinyatakan kelebihan bayar untuk tiap paket sembako yang ditentukan semula Rp200.000.

Berdasarkan hitungan Inspektorat, barang yang sama dapat dibeli dengan harga Rp187.324 per paket. Hal ini merupakan hasil audit Inspektorat Kota Serang berdasarkan perbedaan harga pasar atas barang tersebut. (bud/dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 17 =