Lockdown, Darurat Sipil dan Ancaman Bencana Kelaparan

Oleh Hendra Saputra, Pemimpin Redaksi klikbanten.co.id

PANDEMI Corona Virus Disease (Covid-19) tak hanya menimbulkan korban jiwa saja, namun juga berdampak hebat terhadap sendi-sendi perekonomian bangsa kita.

Di satu sisi pemerintah gencar menganjurkan warga agar tetap di rumah, bekerja dari rumah serta melakukan social distancing dan physical distancing yang diyakini mampu mencegah penyebaran Covid-19.

Namun di sisi lain, mayoritas masyarakat kalangan bawah mengeluhkan kondisi ekonomi mereka. Utamanya bagaimana mengatasi ‘urusan perut’ kala mereka harus berdiam diri di rumah.

Lockdown Darurat Sipil
Hendra Saputra, Pemimpin Redaksi Klikbanten.co.id

Bagi masyarakat menengah ke atas alias si kaya yang memiliki penghasilan tetap dan materi berkecukupan, mungkin bisa tinggal di rumah selama masa pandemi corona. Urusan stok makanan, masih aman lah bos.

Namun bagi kaum miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap, tentu hal itu akan menjadi dilema. Jangankan stok duit atau bahan makanan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kembang kempis.

Mereka bukannya tidak mau diam di rumah seperti yang bisa dengan mudah dilakukan oleh saudaranya si kaya. Tapi bagaimana dengan urusan perut, sekadar untuk mereka bertahan hidup?

Tak muluk-muluk. Bagi mereka, kaum miskin, yang penting ‘dapur tetap ngebul’. Mereka juga punya kekhawatiran yang sama seperti si kaya, sama-sama takut dengan yang namanya Corona.

Tapi apalah daya. Kaum miskin masih harus berjibaku mencari secuil rezeki di luaran sana. Tentu yang ada di benak mereka, jangan sampai anak-anaknya kelaparan karena tak ada pasokan makanan.

Apalagi, jika wacana penerapan Darurat Sipil yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi Covid-19 itu benar-benar terealisasi nantinya. Ancaman bencana kelaparan telah menanti di negeri ini.

Sebab, jika darurat sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya diterapkan, maka pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar rakyatnya.

Bisa diprediksi, gelombang besar penolakan dari mayoritas rakyat akan memperburuk keadaan nasional di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, bukan tidak mungkin berujung chaos.

Masyarakat tentunya lebih memilih agar pemerintah segera menetapkan lockdown alias karantina wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Jika pemerintah menerapkan hal tersebut, maka pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warganya.

Bahkan, opsi karantina wilayah ini bisa dikatakan lebih baik daripada imbauan-imbauan yang dilontarkan pemerintah saat ini. Imbauan untuk tetap di rumah dan bekerja dari rumah.

Masyarakat justru dibuat gamang dengan munculnya imbauan tersebut. Kalau untuk menerapkan social distancing atau physical distancing, mungkin tak terlalu sulit bagi masyarakat kalangan bawah.

Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dasar kaum miskin yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Mereka akan terus bergelut dalam dilema, ancaman tertular virus mematikan atau ancaman kelaparan.

Status nasional yang tak jelas dalam menghadapi serangan Covid-19 saat ini bisa diistilahkan sebagai “Surga Si Kaya, Neraka Bagi Kaum Miskin”. Karena sudah barang tentu, kaum miskin tak mampu memenuhi stok makanan seperti yang sangat mudah dilakukan oleh si kaya.

Sikap Tegas dan Solusi

Pemerintah harus mempunyai sikap tegas dalam menghadapi pandemi Covid-19 selain dari segi pencegahan. Kebijakan lockdown bisa jadi solusi yang tepat untuk menyudahkan bencana Covid-19 dari bumi Indonesia ketimbang opsi darurat sipil.

Lalu, bagaimana dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 ini yang mencapai Rp2.540,4 triliun. Apakah bisa membantu mengatasi persoalan bangsa ini? Itu yang perlu difikirkan bersama.

Dari data BPS tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa. Sebanyak 24,79 juta jiwa di antaranya merupakan penduduk miskin. Lalu 85 juta jiwa lainnya masuk golongan masyarakat kelas menengah. Selebihnya, mungkin bisa dikategorikan golongan si kaya.

Jika APBN dirasa tak mampu menanggung 100 persen kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 berserta dampaknya, tentunya pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah, termasuk melibatkan para konglomerat.

Sebab, bagaimanapun negara harus hadir untuk memastikan warganya bisa selamat dari ancaman virus mematikan tersebut, termasuk pula menyelamatkan rakyat dari ancaman bencana kelaparan.

Pemerintah bisa saja mengalihkan pos-pos belanja pada APBN tahun 2020 untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR yang mencapai Rp120,21 triliun untuk penanganan Corona.

Belum lagi pada postur APBN juga terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mencapai Rp72,25 triliun. Bisa saja dana DAK fisik tersebut dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota agar menghentikan proses pengadaan barang atau jasa yang bersumber dari DAK fisik tahun anggaran 2020.

Di bidang pendidikan yang menghabiskan dana Rp508 triliun pada ABPN tahun ini, bisa saja sebagian di antaranya dialihkan untuk penanggulangan dampak epidemi Covid-19.

Terlebih pemerintah telah menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2020 yang diproyeksi akan menelan dana mencapai Rp300 miliar hingga Rp400 miliar.

Selain itu ada beberapa pos belanja pada sejumlah lembaga atau kementerian lain yang juga bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih prioritas saat ini. Semua itu bisa saja jadi solusi.

Pemerintah pusat bisa saja mengeluarkan edaran atau instruksi kepada gubernur, bupati dan walikota agar mengalihkan sebagian APBD tahun ini untuk penanggulangan Corona beserta dampaknya.

Para konglomerat di Indonesia juga harus lebih peka terhadap ancaman krisis ekonomi yang sudah tampak di depan mata. Uluran tangan dari para crazy rich ini diharapkan bisa mengurangi beban negara dalam penanganan Covid-19 serta dampaknya.

Apalagi Indonesia punya pengalaman buruk di tahun 1998 kala mengalami krisis moneter yang berujung chaos. Tentu tak ada satu pun manusia di bumi Indonesia ini yang menginginkan itu terjadi.

Tindakan nyata sebagai wujud sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta para konglomerat di negeri ini dalam mengatasi wabah Corona beserta dampaknya, tentunya akan sangat dinantikan oleh kita semua. Tentunya tidak dengan opsi darurat sipil. Semoga saja. (*)

Catatan tambahan dari penulis
NB; Penulis adalah Bukan Si Kaya Juga Bukan Kaum Miskin, Tapi Biasa Hidup Miskin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − nine =