Enggan Bayar Pajak, Bapenda Pasang Plang Penunggak Pajak di Saung Dolet

SERANG, klikbanten.co.id | Tim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang bersama Satpol PP memasang plang pemberitahuan tidak taat pajak terhadap Rumah Makan (RM) Saung Dolet, Jalan Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Senin (3/2/2020).

Pemasangan plang pemberitahuan tidak taat pajak ini dilakukan lantaran pengelola RM Saung Dolet tidak mau membayar pajak restoran meskipun sudah beroperasi lebih dari setahun.

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan pada Bapenda Kabupaten Serang Warnerry Poetri mengatakan, pemasangan pemberitahuan tidak taat bayar pajak imi merupakan tindaklanjut dari upaya yang dilakukan sebelumnya.

Dimana, pihaknya sudah menempuh jalur administrasi berupa melayangkam surat tagihan, surat peringatan 1,2 dan 3. Namun, upaya tersebut tak diindahkan oleh pengelola.

“Yang kami lakukan ini sudah sesuai SOP (standar operasional prosedur,red). Karena pihak pengelola restoran tidak juga ada itikad baik, maka kami ambil tindakan pemasangan plang pemberitahuan ini,” kata Warnerey Poetri, di RM Saung Dolet.

Wanita yang akrab disapa Nerry ini menjelaskan, pihak pengelola sejatinya pernah menerbitkan SPPT pada Mei 2019 lalu senilai Rp150 ribu.

Kemudian dilakukanlah pemeriksaan oleh tim Bapenda. Laporan hasil pemeriksaan itu, lanjut Nerry, kemudian ditetapkan total pajak yang wajib dibayarkan yakni, untuk Mei sebesar Rp11 juta dan Juli Rp11 juta. Sehingga totalnya Rp22 juta.

“Hasil SKPDKB (Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sudah kami sampaikan kepada pihak pengelola, namun sampai saat ini tidak ada itikad untuk membayarkan kewajiban pajak,” katanya.

Nerry menambahkan, sejatinya RM Saung Dolet ditetapkan sebagai wajib pajak (WP) pada Februari 2019 lalu. Penetapan Saung Dolet sebagai WP sudah sesuai mekanisme.

Dimana pihak Bapenda yang menetapkan sendiri restoran tersebut sebagai WP, lantaran pihak pengelola tidak pernah mau merespons imbauan dari tim Bapenda untuk mendaftar sebagai WP secara sukarela.

“Memang untuk Saung Dolet ini kami yang menetapkan mereka sebagai WP, bukan mereka yang mendaftarkan diri. Karena berulangkali kami mencoba menghubungi pihak pengelola tidak ada tanggapan,” bebernya.

Lebih jauh Nerry memastikan, ditetapkannya restoran tersebut sebagai WP, berdasarkan syarat subjektif dan objektif. Selama pihak restoran tidak mendaftarkan diri sebagai WP, maka Bapenda memiliki kewenangan untuk menetapkan restoran itu sebagai WP.

“Syarat objektif yaitu perorangan atau perusahaan. Kemudian syarat subjektifnya dia punya keuntungan, laba. Kemudian faktor ekonomis. Nah selama syarat subjektif dan objektif itu terpenuhi, mereka wajib membayar pajak,” imbuhnya.

Nerry mengungkapkan, pihak pengelola beralasan bahwa pada saat pihaknya mengeluarkan SKPDKB, usaha mereka baru hitungan bulan. Sehingga belum seharusnya menjadi WP.

“Kemudian mereka juga mereka menyampaikan merasa belum pernah mengusulkan atau mendaftar sebagai WP. Ya seperti yang sudah saya sampaikan, tahapannya sudah kami jalani. Kemudian restoran mereka itu sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk menjadi wajib pajak,” tandasnya.

Jika dalam jangka satu tahun ke depan pihak pengelola tidak juga memiliki itikad baik untuk membayar pajak, sambung Nerry, maka pihaknya akan mengambil sanksi tegas berupa penyegelan restoran tersebut.

Sementara, Hendra selaku pengelola RM Saung Dolet mengaku kecewa dengan pemasangan plang pemberitahuan yang dilakukan Bapenda dan Satpol PP Kabupaten Serang.

Menurut Hendra, pihaknya merasa tidak pernah mendaftar sebagai WP namun pihak Bapenda mendaftarkan tempat usahanya sebagai WP.

“Kami ini bukannya tidak taat pajak. Tapi prosedurnya bagaimana dulu. Kami tidak pernah daftar sebagai wajib pajak, tapi kenapa secara sepihak ditetapkan sebagai wajib pajak,” kata Hendra.

Menurut Hendra, sejauh ini pihaknya merasa tidak pernah membebankan pemerintah daerah atas usaha yang ia jalankan tersebut. Sehingga, lanjut dia, tidak seharusnya Pemerintah Kabupaten Serang memperlakukan tempat usahanya seperti itu.

“Seharusnya pemerintah itu memberikan bimbingan kepada pelaku usaha seperti kami. Bukannya malah seperti ini kan sama saja mematikan usaha kami,” tukasnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + thirteen =