Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Mulai Diterapkan di Banten

TIGARAKSA, klikbanten.co.id | Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/ BPN (ATR/BPN) Provinsi Banten meluncurkan penerbitan sertifikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), di Aula Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang, Senin (23/9/19).

Seremonial penerbitan sertifikat HT-el ini dihadiri langsung sejumlah pejabat di antaranya, Kabid Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI I Ketut Gede Ari Sucahya dan Kepala Kanwil ATR/BPN Banten Andi Tenri Abeng.

Selain itu hadir pula perwakilan Kanwil BTN Wilayah II, Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Banten, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang Himsar serta sejumlah pejabat di lingkup Kanwil ATR/BPN Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, I Ketut Gede Ari Sucahya mengatakan, sistem HT-el ini merupakan gagasan Kementerian ATR/BPN. Pada tahap pertama, sistem pembuatan sertifikat HT-el sudah diterapkan di 42 kantor BPN.

“Jadi 42 kantor ini tersebar di 20 provinsi yang dipilih berdasarkan tingkat pelayanan sertifikat HT tertinggi,” kata I Ketut Gede Ari Sucahya kepada wartawan, usai seremonial penerbitan sertifikat HT-el.

Ketut menjelaskan, keberadaan sistem HT-el ini memungkinkan penyelesaian pembuatan sertifikat HT menjadi lebih cepat. Sebelumnya, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sertifikat HT adalah 100-200 hari. Dengan adanya sistem ini, pembuatan sertifikat HT ditetapkan maksimal 7 hari.

Sebagai informasi, HT adalah jaminan pelunasan utang atas hunian termasuk tanah debitur. Sertifikat HT membuat debitur memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan tindakan seperti lelang atau penjualan agunan ketika terjadi kredit macet.

“Jadi misalnya seseorang ingin beli rumah, dia tidak punya uang cash. Nah dia bisa bawa sertifikat tanah ke bank sebagai agunan. Nah terhadap sertifikat tanah tersebut dikeluarkan Hak Tanggungan sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi,” ujarnya lagi.

Ketut juga memaparkan, sesuai aturan, yang boleh menjadi user pada sistem elektronik ini adalah jasa keuangan yang sudah bermitra dengan BPN.

“Jadi kita daftar ke bank-bank tersebut, kemudian bank membuat akun administrator kemudian akun operator dan juga akun supervisor,” terangnya lagi.

Adapun bank-bank yang sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/ BPN untuk tingkat nasional yakni BTN, BNI, BCA, Bank Mandiri dan Panin Bank. “Kalau di daerah bisa juga di bank-bank lokal atau bank pembangunan daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh Ketut memastikan, layanan elektronik ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus KPR. Penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik ini juga akan membuat kerja para kepala kantor pertanahan menjadi lebih mudah, ringan, dan cepat.

Tak hanya itu, sistem pembuatan HT-el diklaim akan meminimalisasi biaya proses pendaftaran HT. Penghematan bisa dilakukan karena sertifikat akan didaftarkan langsung oleh bank selaku kreditur tanpa perantara notaris.

Untuk penerbitan HT-el secara nasional, lanjut Ketut, saat ini sudah mencapai 45 HT dengan nilai total Rp42 miliar lebih. “Ini (jumlah penerbitan HT-el,red) bisa kita monitor secara online,” tandasnya.

Baru Empat Daerah

Sementara Kakanwil ATR/BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng menjelaskan, di Banten sendiri baru empat daerah yang sudah melaksanakan sistem HT-el yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.

“Sementara ini ditetapkan empat daerah. Tiga daerah berikutnya Kabupaten Serang dan Kota Serang (satu kantor BPN,red), Pandeglang dan Lebak mungkin secara serentak di bulan Desember,” kata Andi Tenri Abeng.

Andi pun meminta masyarakat di Banten ikut secara aktif dalam rangka terlaksananya HT-el ini. Sehingga pihaknya bisa memberikan kepastian penyelesain kepada masyarakat.

“Saya juga mengharapkan, mengimbau kepada seluruh bank yang ada di Banten dapat melaksanakan HT melalui sistem online. Kemudian bank bekerjasama dengan PPAT untuk pembuatan akte dan mendaftarkan HT dimaksud melalui aplikasi HT-el,” kata Andi Tenri Abeng.

Andi menyebutkan, di Provinsi Banten sendiri hingga saat ini sudah 16 sertifikat HT-el yang diterbitkan dengan nilai total mencapai Rp5 miliar lebih. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + two =