PPTK Dinas Perkim Banten: Bukan Fiktif, Tapi Ada Perubahan Perencanaan

SERANG, klikbanten.co.id | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten membantah adanya kegiatan fiktif dalam proyek pekerjaan Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten TA 2017 senilai Rp3,1 miliar.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pekerjaan Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten, Haris Nugraha mengklaim bahwa ada perubahan di dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal.

Dimana, dalam RAB awal ada pekerjaan bangunan pos jaga baru sebanyak 2 unit dan rehab pos jaga 2 unit. Kemudian, kata Haris, RAB diubah sehingga pos jaga hanya dibangun satu unit.

“Nah untuk musala itu sebenarnya sudah ada bangunannya. Tapi kemudian fungsinya (bangunan untuk musala,red) diubah jadi gudang untuk penyimpanan alat-alat pendukung kerja di sini,” kata Haris kepada klikbanten.co.id, Selasa (10/9/19).

Haris memastikan perubahan rencana awal tersebut atas permintaan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perkim Banten. “Waktu gedung mau dibangun kadis-nya baru menjabat. Dan beliau minta agar beberapa bagian dari bangunan diubah fungsinya dan juga dikurangi volumenya. Ya, menyesuaikan kebutuhan,” terangnya.

Menurut Haris, perubahan terhadap beberapa item kegiatan tersebut sudah sesuai aturan. Bahkan BPK pun sudah melakukan audit. Saat audit ada salah item yang menjadi temuan BPK, yaitu item hotmix halaman kantor, yang ketebalannya tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp200 juta.

“Dan akhirnya uang Rp200 juta itu sudah dikembalikan ke kas daerah. Secara umun, kegiatan landscap gedung tidak ada masalah,” terangnya.

Selain itu, meskipun ada perubahan rencana kegiatan namun tidak ada perubahan terhadap anggaran. “Tidak ada penambahan anggaran. Jadi anggaran awal tetap, hanya fungsinya saja yang berubah,” ungkapnya.

Lebih jauh Haris menjelaskan, perubahan kegiatan biasa terjadi dalam pengerjaan proyek-proyek fisik di pemerintahan. Dalam proyek yang dananya bersumber dari APBN malah dimungkinkan adanya penambahan anggaran maksimal 10 persen dari pagu.

“Tapi kalau untuk kegiatan APBD itu nggak diperbolehkan ada penambahan anggaran. Hanya kegiatan APBN saja kalau ada perubahan perencanaan itu diperbolehkan ada penambahan anggaran 10 persen,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek pekerjaan Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten TA 2017 senilai Rp3,1 miliar ditengarai tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Bahkan, terdapat beberapa item kegiatan yang diduga fiktif alias tidak dilaksanakan oleh Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten (sekarang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau biasa disebut Dinas Perkim).

Sumber klikbanten.co.id menyebutkan, beberapa item kegiatan yang diduga fiktif tersebut antara lain Pekerjaan Bangunan Pos Jaga 2 unit dan Rehab Pos Jaga 2 unit serta Bangunan Kantin dan Mushola.

Dimana, pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Perkim TA 2017, terdapat item pekerjaan Bangunan Pos Jaga baru sebanyak 2 unit, Rehab Pos Jaga 2 unit serta Rumah Pompa 1 unit dengan total anggaran Rp173 juta. Selanjutnya, ada Pekerjaan Bangunan Kantin dan Mushola senilai Rp261 juta.

“Tapi faktanya saat ini di Dinas Perkim hanya ada satu pos jaga saja. Kantin yang ada juga bukan permanen, terbuat dari dinding triplek dan posisinya ada di belakang gedung, dalam artian ada di luar gedung. Nah untuk mosala juga ada di dalam gedung, memanfaatkan ruangan kosong,” beber sumber klikbanten.co.id, Senin (2/9/19).

Pernyataan sumber tersebut tampaknya selaras dengan hasil penelusuran tim klikbanten.co.id di gedung Dinas Perkim Provinsi Banten, pagi tadi. Ditemukan fakta bahwa pos jaga yang ada di lingkungan gedung Dinas Perkim hanya ada satu unit.

Kemudian di dalam gedung atau area Dinas Perkim pun tak ada bangunan kantin yang dibangun secara permanen. Hanya terlihat sebuah kantin yang terbuat dari triplek yang posisinya terletak di bagian belakang sebelah kiri gedung.

Itupun tak layak disebut kantin, lantaran kondisinya memang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam RAB. Lebih tepatnya seperti warung makan dadakan yang biasa muncul saat ada proyek-proyek pembangunan gedung baik negeri maupun swasta.

Tak hanya itu, ruang musala pun tidak terpisah dari gedung melainkan berada di dalam gedung. Satu berada di lantai dua berukuran kurang lebih 2X4 meter2, lalu yang kedua berada di lantai dasar dengan ukuran kurang lebih 3X6 meter2.

Kedua ruang musala tersebut tampaknya hanya memanfaatkan ruang-ruang yang kosong alias tidak terpakai pada bagian dalam gedung Dinas Perkim Provinsi Banten. “Cuma ada dua musala di sini. Satu di sini (lantai dasar,red), yang satu lagi di atas pak,” ujar salah satu petugas keamanan di gedung tersebut.

Diketahui, pengerjaan Landscape Gedung SDA dan Permukiman Provinsi Banten senilai Rp3,1 miliar dilaksanakan oleh PT Defani Energi Indonesia sebagai pemenang tender.

Sayangnya Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten M Yanuar belum mau memberikan tanggapan terkait dugaan pekerjaan fiktif dalam proyek Pekerjaan Landscape Gedung SDA dan Permukiman.

Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon ia tak merespons. Pesan singkat yang dikirim tim klikbanten.co.id melalui WhatsApp pun tak kunjung dibalas.

Sementara Ketua Umum LSM GMAKS Saeful Bahri mendesak aparat penegak hukum di Banten untuk mengusut dugaan pekerjaan fiktif dalam proyek tersebut. Itu dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek yang menghabiskan APBD Banten TA 2017 Rp3,1 miliar.

“Saya minta APH di Banten segera lakukan pengusutan. Karena kalau masyarakat kan hanya bisa menduga-duga. Nanti, benar atau tidaknya pekerjaan fiktif itu kewenangan APH,” imbuhnya. (dra/lay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =