Ratusan Perusahaan di Kabupaten Serang Diduga Ambil Air Tanah Secara Ilegal

SERANG, klikbanten.co.id | Ratusan perusahaan pemanfaat air bawah tanah di Kabupaten Serang disinyalir beroperasi secara ilegal.

Pengambilan air bawah tanah secara ilegal itu diduga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih di sejumlah industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang.

Sumber klikbanten.co.id di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membeberkan, ratusan perusahaan yang mengambil air bawah tanah tanpa izin tersebut mayoritas adalah suplier air bersih untuk industri.

“Adapula modus dimana izinnya untuk isi ulang air galon, tapi pada praktiknya mereka mengambil air bawah tanah untuk dijual ke industri-industri,” kata sumber klikbanten.co.id yang meminta namanya dirahasiakan, Rabu (21/8/19).

Dia menambahkan, perusahaan penyuplai air bersih tersebut banyak beroperasi di wilayah Kecamatan Cikande, Keragilan dan Kibin.

“Apalagi di tiga wilayah tersebut memang banyak industri. Seperti di kawasan Modern Cikande, itukan memang kawasan industri. Ada ratusan industri di sana yang membutuhkan suplai air bersih,” tambahnya.

Pernyataan sumber itu ternyata selaras dengan data yang diperoleh klikbanten.co.id dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan pada Bapenda Kabupaten Serang Warnerry Poetri menyebutkan, setidaknya ada 750 perusahaan yang terdata sebagai perusahaan pengambil air tanah.

Namun dari 750 perusahaan itu, hanya 293 perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Sedangkan 457 perusahaan lainnya, tidak terdaftar sebagai WP.

“Nah, selain dari 293 perusahaan yang terdata sebagai WP, mereka belum memiliki SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dari provinsi (Pemprov Banten,red),” kata Warnerry Poetri di ruang kerjanya.

Nerry, sapaan akrabnya- memastikan pihaknya tengah membentuk tim guna mendata perusahaan yang belum memiliki SIPA. Nantinya, kata dia, tim akan melayangkan surat teguran kepada perusahaan bersangkutan agar segera mengurus izin.

“Nantinya tim ini yang bergerak mendata perusahaan-perusahaan yang belum memiliki SIPA. Kita beri surat teguran satu, dua sampai tiga, tapi kalau membandel kita segel. Intinya tim ini akan mengarahkan perusahaan-perusahaan untuk membuat SIPA,” ujarnya.

Nerry menambahkan, dengan upaya penertiban yang dilakukan kepada perusahaan pengambil air tanah dimaksud, tentunya akan berdampak pada peningkatan potensi PAD dari sektor Pajak Air Bawah Tanah.

Karena, perusahaan pemanfaat air tanah dikenakan pajak air bawah tanah yang besarannya ditentukan oleh volume air yang diambil.

“Ada dua metode dalam menghitung besaran pajak. Pertama melalui water meter, dimana setiap bulannya petugas mencatat pemakaian. Kedua kita gunakan flat maksimal, kita mengacu pada SIPA, berapa kubik kebutuhan per hari, dari situ kita tentukan besaran pajaknya,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, tahun ini realisasi
pajak air bawah tanah baru mencapai Rp973.103.837 dari yang ditargetkan Rp2,7 miliar. Jika saja 457 perusahaan yang belum mengantongi izin itu bisa segera mengurus SIPA, tentunya akan menjadi potensi pendapatan baru bagi Kabupaten Serang.

Dimana, sambung dia, tarif yang berlaku untuk air tanah yakni 20% sesuai Perda No. 8 tahun 2018 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Kalau pendapatan daerah semakin besar, tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Serang melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Serang,” tandasnya. (dra/lay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =