Soal Sindiran ke Arief, KNPI Kota Tangerang Desak Yasonna Minta Maaf

TANGERANG, klikbanten.co.id | Perseteruan antara Menkum-HAM Yasonna Laoly dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, mendapat tanggapan dari DPD KNPI Kota Tangerang.

Atas penyataan Menkumham yang menyindir Walikota Tangerang mencari gara-gara atas sejumlah lahan Kemenkum-HAM yang berada di Kota Tangerang, DPD KNPI Kota Tangerang pun menyampaikan pernyataan sikap.

Berikut pernyataan sikap yang disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Uis Adi Dermawan melalui siaran pers yang diterima redaksi klikbanten.co.id, Kamis (11/7/19);

1. Kami DPD KNPI Kota Tangerang menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Menkumham RI Yasonna H. Laoly yang dinilai tidak etis diucapkan dihadapan umum yakni Walikota Tangerang dianggap agak kurang ramah dengan Kemenkumham terkait pengurusan izin-izin pembangunan gedung Politeknik BPSDM Hukum dan HAM. Apalagi sempat dikatakannya Walikota ingin cari gara-gara terkait penetapan tata ruang.

2. Menurut kami perkataan Menkumham Yasonna H. Laoly juga tidak pantas diucapkan sebagai seorang pejabat apalagi level kementerian. Sesama pemerintahan apabila memang ada persoalan antara Pusat dengan Pemda sebaiknya dapat ditempuh dengan komunikasi yang lebih baik lagi maupun surat menyurat. Pemerintah harus menyelesaikan masalah secara harmonis (G to G) dan tidak menimbulkan konflik apalagi sampai mengganggu kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

3. Menurut kami, terkait IMB bahwa Walikota Tangerang tunduk dan patuh terhadap Perda (aturan). Jadi, bukan persoalan ramah atau tidak ramah. Hal itu juga merupakan bentuk bahwa kepala daerah yakni Walikota Tangerang menjadikan hukum sebagai panglima dan/atau pedoman dalam menjalankan aturan sesuai ketetapan yang berlaku. Dan seharusnya Menteri Yasonna H. Laoly menyikapi dengan positif bukan justru menebar bahasa yang bersifat provokatif dan reaktif.

4. Selain itu, banyak aset Kemenkumham di Kota Tangerang yang tidak dirawat dengan baik. Seharusnya juga bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan apabila ingin digunakan dapat menyesuaikan dengan peraturan tata ruang yang sudah ditetapkan.

5. Atas pernyataan tersebut, kami menuntut Menkumham Yasonna H. Laoly untuk meminta maaf kepada Walikota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang atau memberikan klarifikasi atas ucapannya yang menurut kami tidak mempunyai dasar dan tidak layak diucapkan oleh pejabat sekelas menteri.

6. Meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk tidak diam terhadap penyataan Menteri Yasonna H. Laoly untuk tidak lagi diposisikan sebagai menteri apapun di periode mendatang.

Sebelumnya, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah tampaknya geram dengan sindiran yang disampaikan Menkum HAM Yasonna Laoly saat peresmian gedung Politeknik BPSDM, Selasa (9/7/19).

Dimana saat peresmian gedung Politeknik BPSDM, Yasonna menyebut Pemkot Tangerang tidak ramah atas pembangunan gedung Politeknik BPSDM Hukum dan HAM.

Dalam surat nomor 593/2341-Bag.Hukum/2019 yang ditandatangani tanggal 10 Juli 2019 kemarin, Walikota Tangerang keberatan terhadap ucapan Menkum HAM. Akibatnya, beberada wilayah permukiman yang berada di area lahan milik Kemenkum-HAM turut menjadi korban.

Pemkot dengan tegas tidak akan melakukan pengangkutan sampah, perbaikan drainase, jalan maupun memberikan penerangan jalan di area yang masuk dalam aset Kemenkum-HAM. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 7 =