Abdul Syukur Akan Fungsikan Rumahnya Sebagai Rumah Aspirasi

TANGERANG, klikbanten.co.id | Calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, Abdul Syukur berencana menjadikan rumahnya sebagai “Rumah Aspirasi” jika nantinya berhasil lolos ke senayan.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Syukur saat menerima kedatangan puluhan warga dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, di kediamannya, Jalan KH Hasyim Ashari, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (4/4/19).

Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil III Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel) itu akan menggelar open house setiap dua pekan atau paling lama satu bulan sekali.

“Jadi konsep “Rumah Aspirasi” ini nantinya masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasi, saran atau kritik ke rumah saya. Karena saya orang yang terbuka. Saya siap terima saran maupun keritik,” kata Abdul Syukur di hadapan warga.

Adik kandung Gubernur Banten ini menjelaskan, dengan open house yang digelar rutin juga sebagai upaya dirinya untuk tetap menjaga dan menjalin tali silahturrahmi dengan warga di dapilnya.

“Insya Allah kalau saya jadi (terpilih DPR RI,red), rumah saya terbuka untuk semua warga. Utamanya saya ingin silahturrahmi bisa berjalan terus,” ungkapnya.

Caleg Partai Golkar nomor urut 3 ini juga menambahkan, segala aspirasi dari masyarakat yang diterima tentunya akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

“Tentunya itu jika saya dipercaya menjadi wakil rakyat. Insya Allah saya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, khususnya di daerah kita,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Syukur juga menanggapi sejumlah pertanyaan warga. Salah satunya soal buruknya pelayanan pasien BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit di dapilnya.

“Banyak masyarakat yang mengira soal pelayanan BPJS Kesehatan itu tanggungjawab walikota. Itu kurang tepat, karena walikota itu tidak punya kewenangan untuk BPJS. Itu kewenangan pemerintah pusat,” tukasnya.

Jika lolos ke senayan, Syukur mengaku akan bisa lebih berperan banyak untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

“Tentunya DPR punya kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi semua program-program pemerintah. Bukan hanya soal pelayanan BPJS Kesehatan saja, tapi juga hal-hal yang lain yang menyangkut kepentingan masyarakat,” imbuh pria yang pernah mencalonkan diri pada Pemilihan Walikota Tangerang 2013 lalu itu. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + nineteen =