Masyarakat Banten Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Suap PT Krakatau Steel

SERANG, klikbanten.co.id |Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa direksi PT Krakatau Steel, membuat geram masyarakat.

Itu karena telah merugikan negara dan banyak orang serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Krakatau Steel.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi Dan Kekerasan (JAMBAKK) pun turut menyoroti kasus OTT yang melibatkan sejumlah direksi pada perusahaan plat merah tersebut.

Ketua LSM JAMBAKK Feriyana mengatakan, pihaknya mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus suap di PT Krakatau Steel (Persero) Terkait pengadaan barang dan jasa serta proyek-proyek lainnya.

“KPK merupakan penegak hukum independen yang bebas intervensi dari pihak manapun. KPK tak boleh lalai dalam menangani kasus karena tak punya wewenang untuk menghentikan kasus ini,” ujar Feriyana saat orasi di Gedung KPK, Selasa (2/4/19) lalu.

Menurut Feri, sebagai BUMN, PT Krakatau Steel seharusnya bisa menghasilkan industri baja nasional yang luar biasa kasus ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung perseroan yang bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang dijalankan.

“BUMN adalah badan usaha yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi Kasus ini jadi perhatian karena BUMN milik negara. Khususnya industri baja yang didedikasikan memang untuk marwahnya bangsa,” tukasnya.

Namun, lanjut Feri, masih ada orang-orang baik yang bekerja di dalam BUMN yang masih mau membangun bangsa, meski berpotensi dirusak oleh orang-orang yang memiliki perilaku transaksional.

Ia pun menengarai, patut diduga telah terjadinya indikasi KKN penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan kasus dugaan suap Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) terkait pengadaan barang dan jasa serta sebagai pemberi suap dari pihak swasta.

Terkait itu semua KPK agar mengusut tuntas kasus tersebut dan juga dugaan korupsi di anak cabang PT Krakatau Steel (Persero) serta proyek-proyek lainnya yang dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mengedepankan profesionalisme dan tata perusahaan yang baik “Good Corporate Governance” serta praktik management yang bebas dari konflik kepentingan Korupsi BUMN, maka untuk bisa mewujudkan seperti itu, perlu adanya perubahaan sistem pelelangan harus lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Sedangkan di dalam pengadaan barang dan jasa BUMN masih diatur oleh direksi perusahaan itu sendiri maka banyak celah terjadinya dugaan korupsi sistem aturan pelelangan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) serta anak cabang perusahaan tersebut di antaranya yaitu:

1. Dalam pelelangan masih menyebutkan brand/merk sparepart dan yang menetukan brand/merk adalah user/pengguna yaitu pabrik PT Krakatau Steel (Persero), seharusnya yang menentukan engineering, sedangkan anggaran terbesar d PT Krakatau Steel adalah perawatan sparepart, untuk itu agar supaya KPK segera memeriksa kontrak pengadaan tersebut.

2. Tidak memunculkan drawing/ gambar barang sparepart mesin yang akan dilelangkan sehingga rentan dengan monopoli usaha.

3. Portal lelang PT Krakatau Steel (Persero) yang bisa dilihat di Http://www.krakatausteel.com di dalam portal lelang tersebut tidak nenyebutkan nilai angka pagu anggaran yang akan dilelangkan sehingga anggaran bisa berubah sewaktu-waktu.

4. Besar kemungkinan dugaan perusahaan pemenang lelang sudah diatur pemenangnya, dan diduga Owner Estimate (OE) diberitahukan terlebih dahulu oleh oknum PT Krakata Steel (Persero) sehingga perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang.

5. Perusahaan yang kalah dalam penawaran harga kenapa bisa mengikuti penawaran lelang selanjutnya dan bahkan perusahaan tersebut bisa menjadi pemenang lelang, ini bisa dibuktikan hasil dokumentasi para peserta lelang PT Krakatau Steel (Persero) yang sudah ada dari tahun-ketahun hasil catatan pelelangan tersebut

6. Kami mengharapkan KPK (komisi pemberatasan korupsi) agar segera memeriksa dokumen proyek-proyek tahun sebelumnya yang diduga keras syarat dengan korupsi, supaya menjadi efek jera untuk para koruptor yang berada baik di dalam PT Krakatau Steel (Persero) maupun di anak cabang perusahaan tersebut.

Feriyana pun memastikan telah memberikan laporan aduan dan beberapa data awal dugaan kasus korupsi lainnya di lingkungan PT Krakatau Steel. (dra/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − three =