Kegagalan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Banten

 

Oleh: Leo Purnama Aji, Ketua Umum HMI Komisariat FT Unpam Cabang Ciputat 

SUDAH hampir dua tahun pimpinan tertinggi di Provinsi Banten menjalankan tugasnnya sebagai seorang gubernur.

Namun nampaknya belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya pada dunia pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas bagi pengembangan dan pembangunan sebuah daerah.

Kontradiksi yang terjadi dalam dunia pendidikan di Provinsi Banten semakin terasa menjelang akhir semester pada tiap SMK/SMKN di Provinsi Banten.

Sebab komitmen yang diberikan Gubernur Banten Wahidin Halim tentang pendidikan gratis ternyata berbeda dengan fakta yang ada di lapangan, karena pasalnya masih banyak dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK/Skh Negeri ternyata tak bisa memberikan jaminan bagi masyarakat mendapatkan pendidikan gratis.

Permasalahan yang terjadi pada SMK/SMA Negeri tak pernah hilang khususnya pungli, seperti yang terjadi di SMKN 6 Tangerang Selatan, seperti biasa dengan motif sumbangan oknum sekolah seakan melegitimasi praktek yang dijalankan tersebut.

Diduga Pihak Sekolah memungut uang sebesar Rp100 ribu dengan dalih sumbangan yang dipungut setiap bulan dan yang tidak masuk akal adalah uang untuk penggantian sampul raport yang dibebankan kepada orang tua murid sebesar Rp100 ribu. Informasi tersebut dibagikan melalui group Whatsapp kelas.

Tentunya dengan adanya batasan minimal jumlah dana yang mesti dikeluarkan hal ini termasuk bagian dari pungutan dan melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Persoalan Pendidikan di Provinsi Banten seolah mendarah daging walaupun berganti rezim, nampaknya reformasi birokrasi hanya bualan kampanye yang tidak pernah terealisasi. Evaluasi Pemerintah Provinsi Banten terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi harga mati jika ingin merubah mental para pejabatnya yang patut diduga bobrok.

Sehingga terselenggaranya pendidikan gratis dan berkualitas yang menjadi janji Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim dan juga Wakil Gubernur Provinsi Banten Andhika Hazrumi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 13 =