Ada Skenario Dibalik Penjualan Tanah di Larangan Utara

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kasus dugaan penjualan tanah negara seluas 2.584 meter2 di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang kian menarik perhatian publik.

Tanah yang berlokasi di Jalan Inpres 6, RT03/007 itu diibaratkan sebagian masyarakat setempat sebagai ‘Harta Karun’ peninggalan desa, sebelum naik status menjadi kelurahan.

Bagaimana tidak? Selain berada di pinggir jalan, posisi tanah tersebut bersebelahan dengan fasilitas publik, yakni SD dan Puskesmas.

Sehingga dari nilai ekonomisnya juga lumayan tinggi. Informasi dari warga setempat, kini harga pasaran tanah di wilayah tersebut mencapai Rp4-5 juta per meternya.

Tim klikbanten.co.id pun mencoba menelusuri keberadaan orang-orang yang diduga terkait langsung dalam proses penjualan tanah yang lokasinya berada dalam satu hamparan dengan SDN 3 dan 7 serta Puskesmas Larangan Utara.

Salah satu sumber klikbanten.co.id yang mengaku mengetahui persis proses penjualan tanah yang diduga tanah negara itu, menceritakan kronologi jual beli tanah tersebut.

Bahkan sumber tersebut mengaku sebagai orang yang mengatur skenario penjualan tanah tersebut. Pada awalnya, seseorang berinisial PSJ mendatangi sumber di kediamanya pada medio 2013.

Kedatangan PSJ untuk membahas soal tanah seluas 2.584 meter2. Kala itu, pria yang kabarnya berprofesi sebagai pengacara itu meminta sumber untuk mengatur skenario penjualan tanah tersebut.

“Jadi dia (PSJ,red) awalnya datang ke rumah saya dan bilang, nih ada harta karun. Coba gimana caranya bisa jadi duit,” tutur sumber menirukan ucapan PSJ kala itu.

Saat itu, kata sumber, membawa dokumen berupa surat tanah yang ditengarai dijadikan dasar proses jual beli. “Dia (PSJ,red) datang sambil menunjukkan surat ke saya. Itu yang dijadikan dasar untuk proses jual beli,” tambahnya.

Dari pertemuan tersebut, kemudian sumber mengatur skenario proses penjualan tanah tersebut. “Saya diminta langsung oleh dia (PSJ,red) untuk mengatur skenario, akhirnya saya setuju,” beber sumber.

Selanjutnya, sumber pun kemudian menghubungi pihak-pihak terkait yang kemudian masuk dalam tim pembebasan ‘harta karun’ tersebut.

Bahkan, sumber tersebut mengaku memediasi pertemuan antara aparat kelurahan dan tim yang terlibat dalam pembebasan. Termasuk pula Sabenih Bin Sidi Lemped yang diduga sebagai figuran (seolah pemilik tanah,red) dalam proses jual beli tanah tersebut.

“Saya memediasi pertemuan tim dengan pihak kelurahan. Dari beberapa kali pertemuan dan akhirnya disepakati bahwa tanah itu bisa dijual, akhirnya saya diminta mencari pembelinya,” ujar sumber.

Nah setelah sekian lama berlalu, barulah tahun 2016 didapatkan para pembeli yang jumlahnya mencapai empat orang. Pada mulanya tanah yang dijual seluas kurang lebih 800 meter2.

Kemudian berlanjut ke bidang lainnya hingga total keseluruhan mencapai 2.584 meter2. Nah dari keseluruhan penjualan itu, PSJ lah yang ditunjuk sebagai kuasa penjual.

Bahkan, dari hasil penjualan yang nilainya mencapai Rp7 miliar itu, Sabenih Bin Sidi Lemped kabarnya hanya menerima Rp1,5 miliar. Selebihnya dibagi-bagikan ke sejumlah orang yang masuk dalam tim.

Dari keseluruhan pihak yang diduga mendapat aliran dana itu, lanjut sumber, PSJ diduga yang paling banyak mendapatkan uang dari hasil penjualan.

Sumber juga mengungkapkan, bahwa dirinya sempat kaget jika hasil penjualan tanah tersebut malah dibagi-bagikan ke sejumlah pihak.

Soalnya, pada awalnya yang dia ketahui tanah yang diduga tanah desa itu akan di ruislag (tukar guling). Hasil penjualan tanah semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukannya malah dinikmati oleh segelintir orang.

“Saya mengatur penjualan itu untuk ruislag, bukan untuk dibagi-bagi untuk pribadi. Karena saya tahu itu tanah desa, harusnya hasil penjualan ya untuk kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki klikbanten.co.id, inisial PSJ adalah Prasojo Tristanto. Itu merujuk pada surat kuasa ahli waris tertanggal 9 Mei 2016. Di dalam surat itu, Prasojo dan Sabenih adalah pihak yang diberi kuasa penuh oleh ahli waris yakni Asiah, Masiah dan Masenah.

Keduanya adalah yang dikuasakan oleh para ahli waris untuk mengurus akte jual beli dan menerima uang pembayaran tanah. Dalam surat kuasa ahli waris bermaterai Rp6.000 itu juga tertera tandatangan Syamsul Karmala sebagai Lurah Larangan Utara dan Damiati selaku Camat Larangan.

Sayangnya Prasojo enggan memberikan komentar saat klikbanten.co.id mengkonfirmasi pengakuan dari sumber tersebut. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon, ia tak mau merespons.

Prasojo hanya membalas konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke nomor kontaknya. “Tidak perlu ada yang dikonfirmasi,” balas Prasojo melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/11/2018) kemarin.

Seperti diketahui, kasus dugaan penjualan aset negara ini tengah bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Empat orang yang dianggap mengetahui riwayat tanah tersebut telah dimintai keterangan beberapa hari lalu oleh tim jaksa Bidang Pidsus.

Camat Larangan Damiati dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Syamsul Karmala yang sebelumnya mangkir dari panggilan jaksa, pada Kamis (15/11/2018), akhirnya memenuhi panggilan jaksa untuk dimintai keterangan. (tim/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 3 =