Camat dan Sekcam Larangan Mangkir dari Panggilan Kejati Banten

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tampaknya tak main-main dalam mengusut kasus dugaan penjualan tanah negara seluas 2.584 meter2 di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Ya, setelah memeriksa empat orang untuk dimintai keterangan terkait kasus itu, tim jaksa Bidang Pidsus Kejati Banten kembali memanggil dua orang yang merupakan pejabat di Pemkot Tangerang.

Kedua orang tersebut adalah Damiati yang menjabat Camat Larangan serta Syamsul Karmala selaku Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Larangan yang sebelumnya pernah menjabat Lurah Larangan Utara.

Namun sayangnya, kedua pejabat Pemkot Tangerang itu mangkir atas panggilan penyidik Kejati Banten. Ya, sedianya Damiati dan Syamsul diminta menghadap jaksa penyidik untuk dimintai keterangan, Selasa (12/11/2018) kemarin.

Namun, entah mengapa keduanya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik. Namun menurut informasi pada hari yang sama, seluruh pejabat Pemkot Tangerang tengah mengikuti rapat evaluasi pembangunan di Anyer.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten Holil Hadi membenarkan soal agenda pemeriksaan Damiati dan Syamsul tersebut. Namun, Holil mengaku tak mengetahui secara persis alasan keduanya tidak datang memenuhi panggilan penyidik.

“Memang kemarin (14/11/2016) ada agenda pemeriksaan. Tapi kami tidak tahu kenapa mereka tidak datang. Ini sedang kami telusuri alasannya,” ujar Holil saat dihubungi klikbanten.co.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/11/2018).

Saat dikonfirmasi Camat Larangan, Damiati memastikan belum bisa memenuhi panggilan penyidik lantaran belum mendapat disposisi dari Walikota Tangerang Arief R Wismansyah. Menurutnya, ia baru akan memenuhi panggilan Kejati Banten jika walikota memberikan disposisi.

“Bukan mangkir. Tapi disposisi dari Pak Walikota baru saya terima hari ini. Insya Allah saya siap memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan,” kata Damiati saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Diketahui, pemanggilan Damiati dan Syamsul terkait dugaan penjualan tanah negara seluas 2.584 meter2 di RT003/007 Kelurahan Larangan Utara. Mereka dianggap mengetahui proses penjualan tanah yang diduga sebagai tanah negara tersebut.

Soalnya lima Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan di tanah yang diyakini mayoritas warga Larangan Utara sebagai tanah negara itu, ditandatangani oleh Damiati sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan disaksikan Syamsul Karmala yang saat itu menjabat Lurah Larangan Utara. (tim/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 14 =