Jaksa Periksa 4 Orang Terkait Penjualan Tanah di Larangan

SERANG, klikbanten.co.id | Kejati Banten begerak cepat dalam menangani kasus dugaan penjualan tanah negara di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Buktinya, jaksa Bidang Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejati Banten telah memeriksa empat orang terkait dugaan penjualan tanah negara seluas 2.584 meter2 dengan nilai mencapai Rp.7 miliar tersebut.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten Holil Hadi memastikan, empat orang yang diperiksa oleh Bagian Pidsus tersebut terkait kasus dugaan penjualan tanah negara yang sebelumnya dilaporkan LSM Patriot Nasional (Patron) Kota Tangerang ke Kejagung.

“Ya benar. Hari ini memang ada empat orang yang diperiksa terkait dugaan penjualan tanah negara di Larangan, Kota Tangerang,” kata Holil Hadi kepada klikbanten.co.id, di ruang kerjanya, Senin (12/11/2018).

Menurut Holil, satu dari empat orang terperiksa merupakan pejabat Pemkot Tangerang, yakni Lurah Larangan Utara Iwan Bambang. Satu orang lagi mantan kepala desa sekaligus mantan lurah berinisial RP.

Sedangkan dua orang lainnya berinisial HS dan MT merupakan warga Kelurahan Larangan Utara. Ke empat terperiksa tersebut, lanjut Holil, merupakan orang yang dianggap mengetahui riwayat tanah yang diduga tanah negara yang berlokasi di Jalan Inpres 6, RT 003 RW 007 Kelurahan Larangan Utara.

“Para terperiksa ini selain memang warga setempat dan juga dianggap mengetahui riwayat tanah yang diduga sebagai tanah negara itu,” terang Holil.

Disinggung apakah akan ada pihak-pihak lain yang juga diperiksa oleh tim jaksa Pidsus Kejati Banten? Holil memastikan pemeriksaan terhadap kasus ini akan terus berkembang.

“Yang jelas, tim Pidsus sedang puldata (pengumpulan data,red), pulbaket (pengumpulan bahan keterangan,red). Biarkanlah mereka bekerja, nanti perkembangan berikutnya seperti apa akan kami informasikan. Sabar ya mas,” imbuhnya.

Diketahui kasus ini mencuat setelah Patriot Nasional (Patron) Kota Tangerang melaporkan kasus dugaan penjualan tanah negara itu ke Jampidsus Kejagung pada Agustus 2018 lalu.

Dalam laporannya nomor 006/LP/Patron.Tng/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018, berisikan dugaan atau indikasi penjualan eks tanah bengkok atau tanah aset desa di Kelurahan Larangan Utara. Belakangan Kejagung melimpahkan kasus ini ke Kejati Banten. (tim/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 9 =