Jual Beli Tanah di Larangan Utara Diduga Pakai Leter C Palsu

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kasus dugaan penjualan tanah negara atau eks tanah desa seluas 2.584 m2 di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang mulai menemui titik terang.

Dari penelusuran tim klikbanten.co.id, ditemukan sejumlah fakta menarik. Salah satunya soal buku C nomor 211 yang diduga digunakan oleh oknum pejabat Pemkot Tangerang sebagai dasar proses jual-beli tanah yang disinyalir sebagai tanah negara.

Dimana, lokasi tanah dengan leter C 211 seperti yang disebutkan dalam lima Akta Jual Beli (AJB) tanah yang diduga sebagai tanah negara, ternyata berada di lokasi yang berbeda.

Lokasi tanah sesuai buku C 211 berada di RT 004 RW 007 Kelurahan Larangan Utara. Sedangkan yang diduga tanah negara tersebut berada di RT 003 RW 007 Kelurahan Larangan Utara.

Jarak antara tanah yang diduga tanah negara dengan tanah milik Sidih Bin Lemped sesuai buku C desa adalah kurang lebih 100 meter. Artinya tanah milik Sidih Bin Lemped sesuai buku C 211 dengan tanah diduga tanah negara bukan berada dalam satu hamparan.

Dari data yang dimiliki tim klikbanten.co.id, Camat Larangan Damiati pernah menandatangani AJB Nomor: 625/2017 atas nama Sabenih sebagai pihak penjual dan Abdullah selaku pembeli pada 12 Desember 2017.

Dalam AJB tersebut disebutkan tanah tersebut tanah milik adat dengan Persil No.57.D.II Kohir No. C 211 seluas kurang lebih 20 meter2. Lokasi tanah sesuai buku C 211 berada di Jalan Inpres VI, RT 004 RW 007

Salah satu sumber klikbanten.co.id yang merupakan warga asli RT 04/ RW 07 mengatakan, Almarhum Sidih Bin Lemped dulunya tinggal di wilayahnya. Sidih Bin Lemped, kata sumber, diketahui pada awalnya memiliki tanah seluas hampir 4.000 meter2.

Saat ini, tanah tersebut sudah berpindahtangan ke pemilik lain. Ada yang dikuasai oleh anak hingga cucu Sidih Bin Lemped adapula yang sudah berpindah tangan ke orang lain hasil jual beli para ahli waris.

“Kalau yang saya ingat Haji Idih (Sidih Bin Lemped,red) itu tanahnya cuma ada di sini (wilayah RT04/ RW0,red). Kalau tanah aslinya itu lebih kurang 4.000 meteran,” ujar sumber klikbanten.co.id, saat ditemui di kediamannya, Rabu (7/11/2018).

Sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan, Sidih Bin Lemped memiliki 7 anak. Salah satunya Sabenih Bin Sidih Lemped yang dalam lima AJB tanah negara selaku pihak penjual.

Sabenih memiliki saudara kandung di antaranya Musa Sawiyah, Masiah, Masad, Masenah, Asiah dan Sadelih. Namun dari semua para ahli waris Sidih Bin Lemped hanya tiga orang yang masih hidup yakni, Sabenih, Masiah dan Masenah.

“Kalau yang empat orang sudah meninggal. Tinggal Sabenih, Masiah dan Masenah yang masih hidup,” tambah sumber tersebut.

Masih kata sumber, Sidih Bin Lemped diketahui pernah menggarap tanah yang diduga tanah negara yang saat ini disinyalir telah dijual oleh oknum pejabat Pemkot Tangerang beserta kroni-kroninya.

Saat Sidih masih hidup, tanah negara tersebut ditanami singkong, pisang dan tanaman hasil bumi lainnya. Oleh Sidih, lanjut sumber, disekeliling tanah negara itu dipasang kawat berduri.

“Dulu dipagar kawat berduri. Maksudnya supaya tidak ada hewan yang masuk ke dalam yang dikhawatirkan merusak tanaman,” ujar sumber.

Hasil penelusuran tim klikbanten.co.id serta pengakuan sumber tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh mantan Kepala Desa sekaligus Lurah Larangan Utara, Rodih Peran.

Dimana sebelumnya Rodih memastikan bahwa leter C 211 lokasinya bukan di objek tanah negara yang telah dijual tersebut. Melainkan di lokasi lain yang jaraknya lebih dari 30 meter dari tanah negara.

“Dari pertama saya menjabat yang saya tahu itu tanah desa. Itu (tanah bengkok,red) satu hamparan dengan puskesmas dan sekolah,” ujar Rodih saat dijumpai klikbanten.co.id di kediamannya, Jumat (2/11/2018) lalu.

Rodih pun menduga buku C yang dicantumkan dalam AJB itu palsu. Soalnya buku C 211 yang dicantumkan dalam lima AJB lokasinya bukan berada pada objek tanah negara.

“Jadi C 211 itu lokasinya ada di tanah Sidi bin Lemped, bukan di tanah desa. Lokasi C 211 itu lokasinya sekitar 30 meter dari tanah desa. Jadi bagaimana kok bisa di AJB mencantumkan C 211 itu,” beber Rodih.

Verifikasi AJB Kewenangan Kelurahan

Dikonfirmasi terpisah, Camat Larangan, Damiati mengklaim bahwa proses verifikasi sebelum penandantanganan AJB dilakukan oleh pihak Kelurahan Larangan Utara.

Pada saat itu, Lurah Larangan Utara dijabat oleh Samsul Karmala. Adapun Damiati yang sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS) hanya menandatangai ketika seluruh persyaratan administrasi jual beli tanah terpenuhi.

“Jadi stateman saya sebelumnya yang memastikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik adat mengacu pada berkas-berkas yang sudah ditandatangi dan dikirimkan oleh pihak kelurahan. Artinya proses verifikasi administrasi maupun faktual dilakukan oleh pihak kelurahan,” katanya.

Terkait persoalan bahwa tanah tersebut diduga sebagai tanah eks bengkok atau tanah negara, Damiati mempersilahkan untuk dibuktikan.

“Silahkan saja dibuktikan apakah itu benar tanah negara atau tanah milik adat, yang pasti secara administrasi yang dikirimkan oleh pihak kelurahan tertulis bahwa itu tanah milik adat. Jadi salahnya dimana,” kilahnya.
(tim/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 4 =