Kejati Diminta Seriusi Kasus Dugaan Penjualan Aset Negara di Larangan Utara

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diminta untuk serius dalam menangani kasus dugaan penjualan aset negara di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC Patriot Nasional (Patron) Kota Tangerang, Saiful Basri. Mereka menganggap, dalam kasus ini terdapat potensi kerugian negara yang nilainya mencapai puluhan miliar lebih.

“Kami meminta Kejati Banten untuk segera menindaklanjuti laporan kami. Kami ingin pihak kejaksaan serius terhadap penegakkan supremasi hukum,” kata Saiful Basri kepada klikbanten.co.id, Senin (5/11/2018).

Pria yang akrab disapa Marsel ini bahkan memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia pun berharap Kejati Banten yang diberikan kewenangan oleh Kejagung untuk menindaklanjuti kasus ini bisa bekerja secara profesional.

“Jangan sampai karena ada intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, pihak kejaksaan malah melempem. Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Kalau memang terbukti ya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Marsel.

Diketahui, Patron adalah pihak yang pertama kali melaporkan dugaan penjualan aset negara berupa tanah desa atau eks tanah bengkok di Kelurahan Larangan Utara ke Jampidsus Kejagung pada 3 Agustus 2018 lalu.

Dalam laporannya nomor 006/LP/Patron.Tng/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018, berisikan dugaan atau indikasi penjualan eks tanah bengkok atau tanah aset desa di Kelurahan Larangan Utara. Belakangan Kejagung melimpahkan kasus ini ke Kejati Banten.

Dikonfirmasi terpisah Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten Holil Hadi mengaku belum mengetahui soal adanya pelimpahan kewenangan penyelidikan kasus tersebut oleh Jampidsus Kejagung ke Kejati Banten.

Meski demikian Holil mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten terkait pelimpahan kewenangan terhadap laporan dugaan penjualan aset negara oleh oknum pejabat Pemkot Tangerang tersebut.

“Saya belum dengar itu. Tapi nanti saya coba kordinasi dulu dengan Aspidsus ya. Nanti saya kabari lagi kalau sudah ada pernyataan resmi dari Aspidsus,” kata Holil.

Dari informasi yang diperoleh sumber klikbanten.co.id di Kejati Banten, tim dari Bidang Pidsus tengah melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut.

“Sedang puldata (pengumpulan data,red), pulbaket (pengumpulan bahan keterangan,red) dan dalam proses penyelidikan. Yang jelas tim sedang bekerja,” ujar sumber klikbanten.co.id yang enggan disebutkan namanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penjualan aset negara berupa eks tanah desa alias tanah bengkok di wilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang mulai terkuak.

Berdasarkan penelusuran tim klikbanten.co.id, tanah bengkok yang diduga telah dijual oknum pejabat Pemkot Tangerang tersebut berlokasi di Jalan Inpres 6, RT 003/ RW 007 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan.

Adapun tanah tersebut memiliki luas 2.584 m2. Saat ini kondisi tanah tersebut masih berupa lahan kosong. Di sekeliling tanah bengkok itu kini dipasangi pagar seng pembatas.

Proses jual beli tanah bengkok melibatkan Sabenih bin Sidi Lemped yang tertulis di dalam AJB sebagai pihak penjual. Itu dapat dilihat dari lima AJB yang diterbitkan pada 2016 lalu.

Dimana lima AJB yang ditandatangani Camat Larangan, Damiati, dengan rentang waktu penerbitan yang berdekatan. Nilai total jual-beli tanah tersebut kurang lebih mencapai Rp7 miliar.

Adapun rinciannya AJB bernomor 439/2016 atas nama Masyar Arief yang terbit 14 Desember 2016 , AJB nomor 465/2016 atas nama Rojat yang terbit pada tanggal 30 Desember 2016.

Kemudian AJB nomor 466/2016 yang terbit nama Ary Muharto tanggal 28 Desember 2016, AJB nomor 467/2016 atas nama Daryani terbit pada 30 Desember 2016.

Selanjutnya ada pula satu AJB yang tidak dicantumkan nomornya atas nama Ary Muharto yang terbit pada tanggal 29 November 2016.

Nah, yang semakin menguatkan dugaan bahwa tanah yang telah dijual tersebut adalah tanah negara adalah pengakuan langsung dari Rodih Peran, mantan Kepala Desa Larangan (sebelum peningkatan status menjadi kelurahan,red).

Rodih Peran yang menjabat Kades hingga Lurah sejak tahun 1984-2009 di Kelurahan Larangan Utara memastikan tanah tersebut merupakan aset desa atau tanah negara.

“Dari pertama saya menjabat yang saya tahu itu tanah desa. Itu (tanah bengkok,red) satu hamparan dengan puskesmas dan sekolah,” ujar Rodih saat dijumpai klikbanten.co.id di kediamannya, Jumat (2/11/2018) lalu. (tim/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 4 =