Mantan Kades; Tanah yang Dijual Oknum Pejabat Adalah Tanah Desa

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kasus dugaan penjualan aset negara berupa eks tanah desa alias tanah bengkok di wilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang mulai terkuak.

Berdasarkan penelusuran tim klikbanten.co.id, tanah bengkok yang diduga telah dijual oknum pejabat Pemkot Tangerang tersebut berlokasi di Jalan Inpres 6, RT 003/ RW 007 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan.

Adapun tanah tersebut memiliki luas 2.584 m2. Saat ini kondisi tanah tersebut masih berupa lahan kosong. Di sekeliling tanah bengkok itu kini dipasangi pagar seng pembatas.

Lokasi tanah itu berada di satu hamparan dengan Puskesmas Larangan Utara dan SDN Larangan 3 dan 7. Adapun batas-batasnya, sebelah Barat tanah bengkok itu berbatasan dengan bangunan SDN 3 dan 7 dan Puskesmas Larangan Utara.

Sementara pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Dibiyo, warga setempat. Dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan pemukiman warga.

Dari data yang dihimpun tim klikbanten.co.id, tanah tersebut sudah dijual oleh oknum pejabat dengan munculnya lima Akta Jual Beli (AJB) dengan nama berbeda.

Proses jual beli tanah bengkok melibatkan Sabenih bin Sidi Lemped yang tertulis di dalam AJB sebagai pihak penjual. Itu dapat dilihat dari lima AJB yang diterbitkan pada 2016 lalu.

Dimana lima AJB yang ditandatangani Camat Larangan, Damiati, dengan rentang waktu penerbitan yang berdekatan.

Adapun rinciannya AJB bernomor 439/2016 atas nama Masyar Arief yang terbit 14 Desember 2016 , AJB nomor 465/2016 atas nama Rojat yang terbit pada tanggal 30 Desember 2016.

Kemudian AJB nomor 466/2016 atas yang terbit nama Ary Muharto tanggal 28 Desember 2016, AJB nomor 467/2016 atas nama Daryani terbit pada 30 Desember 2016.

Selanjutnya ada pula satu AJB yang tidak dicantumkan nomornya atas nama Ary Muharto yang terbit pada tanggal 29 November 2016.

Keseluruhan AJB ditandatangi oleh Camat Larangan Damiati selaku PPATS yang disaksikan oleh Samsul Karmala yang saat itu menjabat Lurah Larangan Utara serta Mahidu yang diduga sebagai salah satu staf Kecamatan Larangan.

Nah, yang semakin menguatkan dugaan bahwa tanah yang telah dijual tersebut adalah tanah negara adalah pengakuan langsung dari Rodih Peran, mantan Kepala Desa Larangan (sebelum peningkatan status menjadi kelurahan,red).

Rodih Peran yang menjabat Kades hingga Lurah sejak tahun 1984-2009 di Kelurahan Larangan Utara memastikan tanah tersebut merupakan aset desa atau tanah negara.

“Dari pertama saya menjabat yang saya tahu itu tanah desa. Itu (tanah bengkok,red) satu hamparan dengan puskesmas dan sekolah,” ujar Rodih saat dijumpai klikbanten.co.id di kediamannya, Jumat (2/11/2018).

Rodih pun menduga nomor persil yang dicantumkan dalam AJB itu palsu. Soalnya nomor persil 211 yang dicantumkan dalam lima AJB lokasinya bukan berada pada objek tanah bengkok.

Dimana, kata dia, lokasi tanah dengan buku C desa nomor 211 berada di lokasi lain. Dengan artian, bukan di lokasi tanah bengkok yang diduga sudah dijual oleh oknum pejabat di wilayah Kecamatan Larangan.

“Jadi C 211 itu lokasinya ada di tanah Sidi bin Lemped, bukan di tanah desa. Lokasi C 211 itu lokasinya sekitar 30 meter dari tanah desa. Jadi bagaimana kok bisa di AJB mencantumkan C 211 itu,” beber Rodih.

Rodih juga mengaku sudah didatangi pihak Kejati Banten untuk memintai klarifikasi terkait dugaan penjualan eks tanah bengkok pada Kamis (2/11/2018) kemarin.

“Sudah ada orang dari Kejati Banten datang tapi saya lupa namanya. Ya intinya menanyakan persoalan tanah desa itu,” imbuhnya.

Pengakuan Rodih tersebut damini sejumlah warga yang tinggal di wilayah Kelurahan Larangan Utara yang mengaku tahu persis sejarah tanah bengkok itu.

Mayoritas warga sejak dulu mengetahui persis jika tanah yang diduga telah dijual kepada pihak lain itu merupakan tanah desa atau aset negara.

“Semua warga di sini tahu kalau itu (tanah bengkok,red) adalah tanah negara. Jangankan yang sesepuh, anak-anak muda juga tahu kalau itu aset desa,” ujar salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan.

Klaim Bukan Tanah Desa

Sementara saat dikonfirmasi, Camat Larangan Damiati membantah jika tanah yang telah dijual kepada lima nama sesuai AJB tersebut merupakan eks tanah desa.

“Saya pastikan itu tanah milik warga, bukan tanah desa,” ujar Damiati saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Damiati pun memastikan telah melakukan verifikasi dokumen dan cek fisik sebelum menandatangani lima AJB. “Saya siap mempertanggungjawabkan AJB yang sudah saya tandatangani,” tukasnya.

Lebih jauh Damiati mengaku siap menghadapi proses hukum dalam kasus yang saat ini tengah bergulir di Kejati Banten. “Sejauh ini belum ada panggilan (dari Kejati Banten,red). Ya pada prinsipnya saya siap kalau memang nantinya ada proses hukum,” imbuhnya.

Diketahui kasus ini mencuat setelah Patriot Nasional (Patron) Kota Tangerang melaporkan kasus dugaan penjualan tanah negara itu ke Jampidsus Kejagung pada Agustus 2018 lalu.

Dalam laporannya nomor 006/LP/Patron.Tng/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018, berisikan dugaan atau indikasi penjualan eks tanah bengkok atau tanah aset desa di Kelurahan Larangan Utara. Belakangan Kejagung melimpahkan kasus ini ke Kejati Banten. (tim/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 16 =