Bapenda Ngaku Kecolongan Atas Dugaan Pungli dalam Sensus PBB

TANGSEL, klikbanten.co.id | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel mengaku kecolongan atas dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, dalam program Sensus PBB.

Kepala Bidang Pajak Daerah 1 pada Bapenda Kota Tangsel, Indri Sari Yuniandri memastikan dalam program Sensus PBB tahun 2018 ini tidak ada pengukuran yang dilakukan petugas di lapangan.

Sebab, pelaksanaan Sensus PBB hanya sebatas pada pendataan bidang per bidang tanah, tidak termasuk pengukuran luasan tanah. Program ini pun gratis alias tidak dipungut biaya.

“Kalau ada pungutan untuk biaya pengukuran itu ya jelas keliru. Karena dalam program ini tidak ada pengukuran. Kami mengacu pada hasil gambar ukur dari BPN, itulah yang kami jadikan acuan,” kata Indri Sari kepada klikbanten.co.id, akhir pekan lalu.

Menurut Indri, pola kerja Sensus PBB ini tim Bapenda yakni memberikan formulir objek pajak ke kelurahan karena tim kelurahan bagian dari tim kerja dalam program tersebut.

Lalu pihak kelurahan menyerahkan ke masing-masing RT setempat untuk kemudian diisi oleh warga yang harus dilengkapi beberapa dokumen di antaranya KTP, KK dan alas hak tanah.

Selanjutnya, formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dokumen kemudian dilakukan pengecekan dan penggambaran oleh tim surveyor bersama RT ke masing-masing bidang tanah.

“Nah, nanti petugas mengumpulkan dan menyortir dokumen dari formulir yang sudah terkumpul. Selanjutnya baru dilakukan validasi di tingkat RT,” terangnya.

Dijelaskannya jumlah surveyor di setiap kelurahan sebanyak tiga orang ditambah satu orang dari unsur ketua RT di masing-masing RT.

Adapun target Sensus PBB tahun ini sebanyak 281.000 bidang dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Pamulang.

Sementara besaran honor untuk tim sensus yakni untuk surveyor Rp20 ribu dan untuk RT Rp10 ribu per bidang tanah. Honor petugas ditanggung dalam APBD Tangsel tahun 2018.

“Nah kami hanya akan bayar kalau dokumen sudah lengkap. Kalau misalnya RT ini cuma mampu bawa sepuluh berkas, ya kami bayar sepuluh,” jelas Indri.

Lebih jauh Indri memastikan akan melakukan penelusuran atas dugaan pungli yang dilakukan oknum petugas di Kelurahan Jurangmangu Timur dalam program Sensus PBB.

Ia mengaku dugaan pungli ini baru pertama kali terjadi sejak bergulirnya program Sensus PBB pada 2016 lalu. “Di Sensus PBB sejak 2016 kita belum pernah ada laporan soal itu (pungli,red). Baru kali ini ada informasi soal itu, tentu kami kecolongan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, program Sensus PBB yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel diwarnai dugaan pungli.

Ya, warga yang tinggal di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren mengaku dipungut Rp150 ribu oleh oknum tim petugas sensus PBB.

Menariknya, tim yang terlibat dalam sensus berdalih uang tersebut untuk biaya pengurusan pemecahan SPPT atas bidang tanah yang terverifikasi sebagai penerima program sensus PBB.

Padahal, Bapenda Kota Tangsel telah menganggarkan dalam APBD Tahun 2018 Rp15 miliar untuk program yang hanya dilaksanakan di empat kecamatan di Kota Tangsel. Di antaranya Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Pamulang.

Adapun rinciannya untuk Kecamatan Serpong Rp3,1 miliar, Serpong Utara Rp3 miliar, Pondok Aren Rp4,7 miliar dan Pamulang Rp4,5 miliar. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =