Serobot Titik Koordinat PT BSW, Pemprov Banten Bakal Digugat

SERANG, klikbanten.co.id | PT Bukit Sunur Wijaya (BSW) berencana menggugat Pemprov Banten ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyebabnya, Pemprov melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten ditengarai mengeluarkan izin bagi perusahaan lain yang menyerobot titik koordinat milik PT BSW di Desa Margasari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

Kuasa Hukum PT BSW, Muhamad Yasin mengatakan, akan segera melayangkan gugatan ke PTUN atas keluarnya izin lokasi reklamasi dari DPMPTSP Banten kepada PT Pelayaran Menaratama Samudra Indah (PMSI) yang menabrak titik kordinat milik PT BSW.

“Kami akan menempuh jalur hukum, bukan hanya kepada DPMPTSP, tetapi juga kepada Direksi PT PMSI yang tidak menghentikan pelaksanaan pengurukan. Karena hal itu mengganggu lalu lintas kapal tongkang milik BSW,” ujar Yasin, kepada wartawan, dalam konfrensi pers di RM S Rizki, Ciceri, Kota Serang, Jumat (14/9/2018).

Yasin mengatakan, PT BSW telah memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.10 tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, tepatnya di Desa Margasari, Kabupaten Serang.

“Sampai saat ini (HGB,red) masih dikuasai dan digunakan oleh PT BSW,” beber Yasin. Selain itu PT BSW juga mengantongi Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan RI No. KP 444 Tahun 2012.

Dimana TUKS yang dikeluarkan dengan titik koordinat posisi koordinasi 05-55 – 27,4 LS/106-06-12,7 BT. 00-55-17,6 LS/106-06-12,7 BT, dan 14,5 BT, 13,9 BT.

Sampai saat ini, sambung Yasin, PT BSW masih beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu.

Yasin pun mengaku kaget, karena PT PMSI meminta izin lokasi reklamasi yang akan ditingkatkan menjadi izin pelaksanaan reklamasi di depan tanah darat milik PT BSW.

“Kami sudah lama memberikan peringatan kepada semua pihak, termasuk BPN Banten dan Pemprov untuk hati-hati mengeluarkan izin reklamasi karena akan mengganggu jalannya operasional PT BSW,” ucapnya lagi.

Namun, teguran itu tampaknya tidak mendapat respons. Di lapangan PT PMSI terlihat melakukan pengurukan di wilayah dalam titik koordinat PT BSW.

“Inilah yang akan terus kami persoalkan karena di sana ditemukan tindakan melawan hukum adiministrasi dan pidana,” tukasnya.

Lebih jauh Yasin juga memastikan bahwa PT BSW pernah melakukan pengecekan kepada Kementerian Perhubungan, dan ternyata tidak ada pengajuan izin dari PT PMSI.

Izin Reklamasi Bisa Dibatalkan

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Aat Surya Safaat menyarankan agar DPMPTSP Banten yang mengeluarkan izin reklamasi untuk PT PMSI pada tahun 2017, tidak perlu malu untuk membatalkan izin tersebut.

Sebab, kata Aat, izin lokasi reklamasi yang telah diberikan kepada PT PMSI dalam prosesnya tidak transparan.

“Izin tentang lokasi reklamasi itu harus diproses secara baik dan transparan agar tidak menimbulkan dampak hukum di kemudaian hari. Apalagi PT PMSI saat ini sudah mulai melakukan pengurukan tanah di depan lahan milik BSW,” kata Aat.

Terlebih, dalam PP No PM 5/ 2011 tentang Pengurukan dan Reklamasi, Pasal 12 antara lain menyebutkan, pemegang izin pekerjaaan pengurukan diwajibkan menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan.

Pria kelahiran Pandeglang itu juga mengingatkan Pemprov Banten agar ke depan lebih berhati-hati dalam soal perizinan, termasuk pemberian izin lokasi reklamasi atau izin pelaksanaan reklamasi agar tidak timbul persoalan hukum di kemudian hari.

Hingga berita ini dimuat belum ada klarifikasi resmi baik dari DPMPTSP Banten dan PT PMSI terkait rencana gugatan yang akan dilayangkan PT BSW. (zal/dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =