Pengamat: Ada Upaya Perlawanan dalam Kasus Pungli PTSL di Paninggilan

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kasus dugaan pungli dalam program PTSL di Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, mulai memasuki babak baru.

Setelah memeriksa sebanyak 26 saksi-saksi, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini.

Namun Kejari masih merahasiakan identitas tersangka yang terlibat langsung dalam pengaturan distribusi uang hasil pungli Rp900 juta pada pelaksanaan PTSL tahun 2017 lalu itu.

Dibalik proses hukum yang tengah berjalan, muncul kabar adanya penggalangan massa yang dilakukan aparatur Kelurahan Paninggilan, Senin (6/8/2018) malam.

Itu dilakukan sebagai bentuk dukungan moril kepada Lurah Paninggilan, Mas’ud yang terjerat kasus dugaan pungli dalam program PTSL tahun 2017 lalu.

Dikutip dari laman PenaMerdeka.com, sebanyak 278 warga dari setiap RT RW se-Kelurahan Paninggilan, pada Senin (6/8/2018) malam, menandatangani kesepakatan keberatan laporan dugaan pungli PTSL yang menjerat Lurah Paninggilan, Mas’ud.

Namun menariknya, salah satu RT di Kelurahan Paninggilan yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku pada pertemuan di kantor Kelurahan Peninggilan malam itu ia merasa dikelabui.

Soalanya, sebelum datang ke kantor kelurahan, ia mendapat surat undangan dari lurah yang isinya mengundang seluruh ketua RT/RW untuk menghadiri sosialisasi kewilayahan yang digelar pihak Kelurahan Paninggilan.

Bahkan ia mengira malam itu merupakan momen pembagian dana stimulan yang dicairkan oleh pihak kelurahan kepada RT/RW per tri wulan.

Apalagi, dalam surat undangan tersebut pihak kelurahan meminta para RT/RW untuk membawa stempel. “Karena kalau disuruh bawa stempel, biasanya ada pembagian stimulan,” ujar sumber klikbanten.co.id, Rabu (8/8/2018).

Namun ia mengaku kaget saat datang ke kantor kelurahan tersebut. Bukannya kegiatan sosialisasi kewilayahan, namun para RT/RW, termasuk kader PKK menandatangani kesepakatan penolakan proses hukum dalam kasus dugaan pungli PTSL tersebut.

Ia pun mau tak mau ikut menandatangi kesepakatan bersama para RT/RW dengan disaksikan Lurah Paninggilan Mas’ud, lantaran khawatir dianggap berseberangan dengan rekan sejawatnya yang hadir dalam pertemuan itu.

“Ya karena nggak enak sama teman-teman yang lain, saya juga ikut tandatangan dan stempel di surat kesepakatan bersama itu. Pertemuan itu disaksikan juga langsung sama Pak Lurah (Mas’ud,red),” imbuhnya.

Menghalangi Penyidikan, Sanksi Hukum Menanti

Praktisi Hukum dari Universitas Pamulang (Unpam), Suhendar menilai, penolakan terhadap sebuah proses hukum seperti itu bisa saja terjadi. Baik berupa bentuk dukungan yang digalang, maupun yang muncul dari masyarakat itu sendiri.

“Hal yang demikian ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena faktor budaya, atau kedekatan, atau mungkin kebiasaan kena pungli,” ujar Suhendar kepada klikbanten.co.id, Rabu (8/8/2017).

Namun demikian, lanjut Suhendar, hal yang paling penting yang harus digarisbawahi bahwa laporan yang masuk ke Kejari Tangerang terkait dugaan pungli PTSL, tetap harus diproses.

“Proses hukum tidak bisa berhenti lantaran ada gerakan yang demikian. Pembuktian tetap harus berjalan, kemudian jika terbukti bersalah maka prosesnya tetap harus dijalankan,” ucapnya.

Dosen Fakultas Hukum Unpam ini beranggapan, justru proses hukum dalam kasus ini sekaligus memberikan efek jera dan edukasi kepada semua pihak. Pertama, tidak boleh ada pungli dalam PTSL. Kedua hukum tetap harus ditegakkan.

“Dan yang paling penting adalah, jika ini sebuah galangan massa (dilakukan,red) untuk mengahalangi proses hukum, maka potensi dikenakan pasal Obstraction of Justice atau pasal 21 UU Tipikor,” tukasnya.

Ia juga berharap Kejari Kota Tangerang tak terpengaruh atas upaya menghalang-halangi proses penyidikan dalam kasus ini.

“Dan saya rasa harus ditelusuri lebih lanjut, bahwa ini betul gerakan yang murni muncul dari masyarakat, atau ada yang menggerakan,” imbuh pegiat anti korupsi di wilayah Tangerang Raya itu.

Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Tangerang Public Transperancy Wacth (Truth), Jupri Nugroho, berpendapat sama. Jupri melihat seperti ada upaya perlawanan terhadap proses hukum yang tengah ditangani oleh penyidik Kejari.

“Saya melihatnya ini seperti ada upaya perlawanan. Jika ini benar bentuk perlawanan, maka bisa kena pasal menghalang-halangi proses hukum,” katanya.

Ia pun mencontohkan kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kala menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sengketa Pilkada Lebak beberapa tahun lalu.

Proses hukum KPK yang kala itu dipimpin Abraham Samad, seolah mendapat perlawanan dari kubu Atut. Dimana, sambungnya, massa pendukung Atut mengepung gedung KPK untuk menyampaikan aspirasinya.

“KPK tak bergeming, proses hukum Atut pun tetap berjalan. Dan contoh lain yang belum lama ini terjadi, pengacara Fredrik yang ditahan KPK karena dianggap menghalangi proses penyidikan atas perkara korupsi Setnov (Setya Novanto mantan Ketua DPR RI). Jadi sanksi hukumnya jelas bagi yang mencoba menghalangi proses penyidikan,” tandasnya. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − eight =