Pak Kajari! Warga Paninggilan Menanti Keberanianmu

Drama Kasus Dugaan Pungli Rp900 Juta dalam PTSL

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kasus dugaan pungli dalam program PTSL tahun 2017 di Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, terus bergulir.

Hingga saat ini, drama kasus pungli yang terjadi pada 2017 lalu itu tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang.

Kepala Kejari (Kajari) Kota Tangerang
Robert PA Pelealu, sebelumnya berjanji akan menuntaskan kasus yang merugikan warga di Kelurahan Paninggilan dengan total pungli mencapai Rp900 juta.

Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Tangerang Public Transperancy Wacth (Truth), Jupri Nugroho, mengapresiasi langkah Kajari dalam penanganan kasus tersebut.

Meski demikian, ia meminta Kajari yang baru menjabat beberapa bulan di lingkungan Kejari Kota Tangerang itu agar membuktikan janjinya untuk menuntaskan kasus dugaan pungli yang diduga melibatkan sejumlah aparatur di Kelurahan Paninggilan.

“Masyarakat menunggu gebrakan dari Kejari Kota Tangerang. Ini akan menjadi catatan yang baik jika Kepala Kejari yang baru berani menuntaskan kasus dugaan pungli PTSL yang ada di Kota Tangerang, salah satunya di Paninggilan,” ujar Jupri Nugroho kepada klikbanten.co.id, Sabtu (4/8/2018).

Menurut Jupri, selama ini kasus dugaan pungli PTSL tidak hanya terjadi di Kota Tangerang saja, bahkan hampir di seluruh wilayah di Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel).

Namun, lanjut Jupri, hingga kini belum ada capaian memuaskan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terutama kejari dalam menangani soal dugaan pungli.

“Harapan masyarakat Paninggilan tentunya agar Kepala Kejari yang baru bernyali untuk menuntaskan kasus ini. Dan kasus ini bisa dikatakan menjadi tantangan bagi Kajari yang baru dalam upaya penegakan supremasi hukum di wilayahnya,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kota Tangerang Anggraini Jatmika mengaku prihatin atas kasus dugaan pungli dalam program PTSL di wilayahnya.

Terlebih kasus ini terjadi di daerah pemilihan (dapil)-nya kala Pileg 2014 lalu, yakni meliputi Kecamatan Ciledug, Karang Tengah dan Larangan.

“Saya sebagai wakil rakyat (mewakili dapil,red) tentunya prihatin sekaligus mendukung upaya kejaksaan dalam pengusutan kasus ini. Kita berharap Pak Kajari membuktikan janjinya itu,” tukas Anggraini Jatmika.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Pemkot Tangerang bisa berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program unggulan Presiden Jokowi tersebut.

Pemkot melalui Sekretaris Daerah (sekda), diharapkan bisa mengawasi sekaligus memberikan imbauan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk para Lurah, agar tidak melakukan pungli dalam program PTSL di wilayahnya.

“Bahkan saat pembukaan KUA-PPAS dengan Pak Sekda, saya juga menyampaikan kembali agar pihak OPD yang dipimpin oleh Pak Sekda untuk turut mengawasi dan menindak tegas tentang pungli PTSL yang dilakukan oleh pihak kelurahan atau bahkan kecamatan,” ujarnya.

Ia pun mengimbau agar Pemkot juga harus memberikan kemudahan dalam membantu masyarakat saat mengurus kelengkapan berkas PTSL baik ke kelurahan maupun ke kecamatan.

Sebelumnya diberitakan, Kajari Kota Tangerang Robert Peter Adrian Pelealu berjanji akan menuntaskan kasus pungli yang disinyalir melibatkan sederet oknum perangkat Kelurahan Paninggilan tersebut.

“Proses penyelidikan terus berjalan. Dan tidak lama lagi akan naik status ke penyidikan. Kami akan tuntaskan,” kata Robert Peter Adrian Pelealu kepada klikbanten.co.id di ruang kerjanya, Kamis (2/8/2018).

Kajari memastikan pihaknya tidak main-main dalam kasus ini. Apalagi program PTSL ini merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah dibuatkan instruksi presiden (inpres).

“Program ini kan gratis, tidak dipungut biaya. Yang diperbolehkan dipungut itu kan sesuai SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri, maksimal Rp150 ribu per bidang, tidak boleh lebih dari itu,” tukasnya. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + two =