Soal PPDB, Gubernur Didesak Copot Kadindik

TANGERANG, klikbanten.co.id | Pengurangan poin untuk siswa pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Banten terus menuai sorotan.

Tangerang Public Transperancy Wacth (Truth) bahkan ikut menyoroti soal kebijakan panitia PPDB Banten yang dinilai telah memberangus hak siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Koordinator Truth, Aco Ardiansyah mengatakan, kebijakan yang dibuat dengan mengurangi poin dari awalnya 50 menjadi 5 poin bagi pemegang SKTM merupakan kebijakan yang sangat tidak populis.

“Sebab dengan begitu, kuota yang diamanatkan oleh UU akan sulit terpenuhi,” kata Aco kepada klikbanten.co.id, melalui pesan singkat, Senin (23/7/18).

Pada prinsipnya, sambung Aco, pendidikan hadir untuk menyamaratakan masyarakat dan mengangkat derajat masyarakat.

Sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang tidak mampu menjangkau pendidikan yang berkualitas. Harusnya kuota siswa miskin justru ditambah.

“Jika demikian adanya maka sudah jelas ini akan bertentangan dengan UU yang mengharuskan 20 persen (kuota siswa miskin,red),” tambahnya.

Dengan kondisi ini, lanjutnya, Gubernur Banten harus mengambil tindakan untuk menindak tegas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

“Ya kepala dinas harus dicopot kalau emang kayak gini, fatal kan. Karena ini sama saja mempermainkan atau menyepelekan orang miskin. Artinya bahwa dengan mengurangi poin, maka secara tidak langsung juga menghambat tercapainya kuota 20 persen tersebut,” imbuhnya.

Sementara anggota Komisi V DPRD Banten Mustofa mengaku prihatin dengan sistem PPDB yang dibuat oleh Dindikbud Banten. Utamanya pemberian poin 5 untuk siswa pemegang SKTM.

“Saya menilai kebijakan ini tidak pro terhadap rakyat miskin. Bagaimana warga miskin bisa menikmati pendidikan berkualitas sementara sistem yang dibuat sendiri seolah mengabaikan keberadaan siswa miskin,” ujar Mustofa.

Politisi PKB ini mengaku akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia bersama rekan di komisinya akan meminta Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan agar segera memanggil Kepala Dindikbud Banten untuk dimintai pertanggungjawaban atas masalah ini.

“Kita akan bahas di tingkat komisi untuk mengagendakan pemanggilan dinas terkait. Kita ingin tahu siapa yang memiliki andil besar dalam pengurangan poin untuk SKTM. Kita akan evaluasi secara menyeluruh,” tandasnya. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 6 =