Soal PTSL, Lurah Kunciran Dinilai Tak Paham Juknis

PINANG, klikbanten.co.id | Politisi Partai Golkar, Kosasih menilai sikap perangkat Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, yang terkesan mengabaikan dokumen berupa girik dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sangatlah keliru.

Kosasih beranggapan, program PTSL justru memudahkan masyarakat yang ingin memiliki sertifikat tanah secara gratis dari pemerintah pusat. Sebab, program PTSL juga mengakomodir bukti kepemilikan tanah yang masih berupa girik.

“Dasarnya apa, kata siapa nggak bisa diproses? Lurah harusnya belajar ke BPN bagaimana tata cara pelaksanaan program ini di bawah, jangan sampai keliru,” kata Kosasih kepada klikbanten.co.id, melalui sambungan telepon, Sabtu (26/5/18).

Menurut anggota DPRD Kota Tangerang itu, girik merupakan dasar dari segala bentuk bukti kepemilikan tanah. Sehingga, tidak ada alasan bagi perangkat di Kelurahan Kunciran untuk tidak memproses berkas milik warga yang masih berupa girik.

Terlebih, kata dia, sebelum ada Akta Jual Beli (AJB) maupun Akta Hibah, dasar bukti kepemilikan itu asalnya dari girik atau letter c. Girik pun, lanjutnya, kemudian bisa menjadi hibah ketika pemilik awal sudah meninggal dunia ataupun memberikan tanahnya kepada orang lain.

“Misalnya pemilik tanah sudah meninggal dunia, maka yang punya hak itu ahli warisnya. Tinggal nanti kan dibagi berapa orang ahli warisnya. Nah inilah tugas kelurahan untuk membuatkan Akta Hibah kepada ahli warisnya,” ujar Kosasih.

Kosasih berharap, jangan sampai ketidakpahaman tentang petunjuk teknis (juknis) PTSL justru malah menghambat pelaksanaan program unggulan Presiden Jokowi tersebut.

“Jangan sampai ketidakpahaman terhadap juknis ini malah menghambat program yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Pahami dulu juknisnya, carilah lurah solusi yang lain,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di RW 05, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang mengeluhkan pelaksanaan program PTSL di wilayah mereka.

Soalnya, warga yang alas hak tanahnya hanya bermodalkan girik, merasa diabaikan oleh aparatur di kelurahan setempat. Itu, lantaran pihak kelurahan lebih mengutamakan warga yang memiliki AJB maupun Akta Hibah.

“Saya pingin ikut program PTSL, tapi alas hak tanah saya cuma girik. Terus saya dapat informasi kalau surat-suratnya girik, orang kelurahan nggak mau proses,” ujar salah satu warga RW 05, Kelurahan Kunciran, kepada klikbanten.co.id, Jumat (25/5/18).

Warga yang meminta namanya rahasiakan itu mengaku, sudah mempertanyakan masalah tersebut kepada ketua RT dan RW setempat.
“Jawaban mereka (RT dan RW,red) ya memang sama, kalau girik kelurahan nggak bisa proses,” imbuh warga tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua RW 05, Kelurahan Kunciran, Sumangku tak menampik soal keluhan warga tersebut. Menurutnya, dari kuota PTSL sebanyak 500 bidang di wilayahnya, ada sekitar 200 bidang yang alas hak tanahnya masih berupa girik.

“Saya juga mempertanyakan hal ini. Kenapa pihak kelurahan nggak mau proses berkas warga yang masih girik. Mereka malah memproritaskan yang AJB atau Akta Hibah saja,” ujar Sumangku.

Menurut Sumangku, ketentuan yang disampaikan pihak kelurahan tersebut membuat warganya yang hanya memiliki bukti kepemilikan tanah berupa girik, terancam tak bisa mengikuti program PTSL tahun 2018 ini.

“Coba anda tanyakan langsung ke Pak Lurah. Apa dasarnya mereka tidak mau memproses berkas yang masih berupa girik. Kalau kami sebagai aparat di tingkat bawah, hanya menjalankan arahan dari pimpinan di atas,” imbuhnya. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − nine =