Warga Kunciran Terancam Tak Ikut PTSL

PINANG, klikbanten.co.id | Sejumlah warga di RW 05, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang mengeluhkan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah mereka.

Soalnya, warga yang alas hak tanahnya hanya bermodalkan girik, merasa diabaikan oleh aparatur di kelurahan setempat. Itu, lantaran pihak kelurahan lebih mengutamakan warga yang memiliki Akta Jual Beli (AJB) maupun Akta Hibah.

“Saya pingin ikut program PTSL, tapi alas hak tanah saya cuma girik. Terus saya dapat informasi kalau surat-suratnya girik, orang kelurahan nggak mau proses,” ujar salah satu warga RW 05, Kelurahan Kunciran, kepada klikbanten.co.id, Jumat (25/5/18).

Warga yang meminta namanya rahasiakan itu mengaku, sudah mempertanyakan masalah tersebut kepada ketua RT dan RW setempat.
“Jawaban mereka (RT dan RW,red) ya memang sama, kalau girik kelurahan nggak bisa proses,” imbuh warga tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua RW 05, Kelurahan Kunciran, Sumangku tak menampik soal keluhan warga tersebut. Menurutnya, dari kuota PTSL sebanyak 500 bidang di wilayahnya, ada sekitar 200 bidang yang alas hak tanahnya masih berupa girik.

“Saya juga mempertanyakan hal ini. Kenapa pihak kelurahan nggak mau proses berkas warga yang masih girik. Mereka malah memproritaskan yang AJB atau Akta Hibah saja,” ujar Sumangku.

Menurut Sumangku, ketentuan yang disampaikan pihak kelurahan tersebut membuat warganya yang hanya memiliki bukti kepemilikan tanah berupa girik, terancam tak bisa mengikuti program PTSL tahun 2018 ini.

“Coba anda tanyakan langsung ke Pak Lurah. Apa dasarnya mereka tidak mau memproses berkas yang masih berupa girik. Kalau kami sebagai aparat di tingkat bawah, hanya menjalankan arahan dari pimpinan di atas,” imbuhnya.

Sementara, Lurah Kunciran, Rozali, membantah pihaknya mempersulit warganya yang ingin ikut dalam program PTSL ini. Ia memastikan, tidak pernah memilah-milah berkas yang diajukan dalam program unggulan Presiden Joko Widodo tersebut.

“Siapa warga yang ngomong? Bawa kesini orangnya, saya mau catat namanya,” ujar Rozali saat ditemui di halaman kantornya. Namun keinginan Rozali untuk mengetahui nama warga yang mengeluh soal diabaikannya alas hak berupa girik, akhirnya tak tersampaikan.

Itu setelah wartawan memberi penjelasan kepada Rozali bahwa sesuai kode etik jurnalistik, narasumber wajib dilindungi dan dirahasiakan. “Ya kita bekerja sesuai tugas dan fungsi aja nanti. Saya mau buru-buru ke Kejagung dulu ya,” tukasnya sembari berlalu.

Untuk diketahui, program PTSL yang digulirkan Kementerian ATR/BPN sejatinya memudahkan masyarakat. Tak hanya AJB atau Akta Hibah saja, warga yang memiliki alas hak tanah berupa girik juga bisa ikut dalam program PTSL. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =