Tak Bersertifikasi SNI, Tulang Baja Rp70 M Diamankan

BALARAJA, klikbanten.co.id | Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan, menggrebek sebuah pabrik tulang baja, di kawasan industri Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (24/5/18).

Penggrebekan dilakukan lantaran pabrik baja tulangan tersebut tidak memiliki Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNl) serta tidak memiliki Nomor Registrasi Produk (NRP).

Pantauan di lokasi, rombongan dari kementerian ini langsung memasuki area pabrik. Penggerebekan itu dipimpin langsung oleh Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.

Mereka menyisir tempat produksi. Sejumlah pegawai pun tetap melakukan pengerjaan. Beberapa tumpukan tulang baja terhampar di area.

Bahkan baja-baja itu telah dipasangi garis Tata Niaga menandakan barang tersebut bermasalah. Produk yang diamankan ini terdiri atas berbagai merek dan ukuran hasil produksi PT SS.

“Patut diduga baja-baja ini tidak memenuhi persyaratan SNI, dan hasil uji temuan di Iapangan tidak memenuhi persyaratan SNI. Imbasnya, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen,” ujar Veri kepada wartawan, di lokasi pabrik.

Menurut Very, penggrebekan pabrik penghasil tulang baja ini merupakan hasil pengembangan dan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan oleh Ditjen PKTN.

Sebelumnya, kata Very, di Makassar, Sulawesi Selatan, Ditjen PKTN juga telah mengamankan 351.000 batang baja tulangan beton berbagai merek dan ukuran di gudang CV SMM.

Hasil pengujian menyimpulkan produk tersebut tidak memenuhi persyaratan SNI 07-2052-2002, tidak memiliki SPPT-SNI, serta tidak memiliki NRP.

“Nilai ekonomis dari produk yang telah diamankan tersebut mencapai kurang lebih Rp70 miliar,” ujar Very. Veri menyebut para pelaku usaha ini patut diduga melanggar dua pasal.

Kedua pasal tersebut adalah Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

“Kami terus mengawasi perdagangan barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Kemendag juga akan terus menegakkan peraturan perundangan lainnya,” tambahnya.

“Hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri yang telah mengikuti peraturan dan ikut serta dalam mewujudkan kepastian hukum dan usaha,” tandasnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =