Ditanya Soal PTSL, Lurah Ini Malah ‘Mencak-mencak’

SETU, klikbanten.co.id | Sikap emosi ditunjukan Lurah Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangsel, Cepi Sobirin, saat dikonfirmasi soal realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017 lalu.

“Kalau mau tanya PTSL langsung aja ke BPN. Tanyain kenapa sertifikatnya belum jadi, saya paling kesel kalau ditanya soal PTSL,” kata Cepi Sobirin, dengan nada emosi, saat ditemui di rumahnya di kawasan Setu, Sabtu (12/5/18) lalu.

Bahkan, Cepi menuding BPN Kota Tangsel lamban dalam menerbitkan sertifikat tanah warganya yang ikut dalam program PTSL tahun 2017 lalu. Soalnya, dari 700 berkas yang diajukan ke BPN Kota Tangsel, kata Cepi, baru 25 bidang tanah di antaranya yang sudah diterbitkan sertifikat.

Sementara sisanya, 675 bidang hingga kini tak tahu juntrungannya. Adapun 25 sertifikat yang sudah terbit itu dibagikan ke warga saat penyerahan secara simbolis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Serang, beberapa bulan lalu.

“Saya kira PTSL itu mudah. Persyaratan dipermudah, waktu (pencetakan sertifikat,red) dipercepat. Kesel saya, keselnya belom jadi-jadi,” cetus Cepi dengan gimik penuh emosi.

Sikap apatis pun ditunjukkan Cepi ketika disinggung soal proyeksi PTSL tahun 2018 ini. Ia mengaku enggan melaksanakan program yang telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, sebelum BPN menerbitkan sertifikat atas 675 bidang tanah dimaksud.

“Ya nggak ada usulan (PTSL 2018,red). Bodo amat, kalau yang 2017 belum jadi mah males (melaksanakan PTSL 2018,red),” ujarnya dengan nada ketus. Seharusnya, kata dia, BPN segera menerbitkan sertifikat atas 675 bidang tanah yang diusulkan Kelurahan Setu.

Soalnya, berkas atas 675 bidang tanah sudah diusulkan sejak akhir 2017 lalu. “Sudah berbulan-bulan kenapa belum jadi. Coba tanyain ke BPN kenapa bisa lama seperti ini,” imbuhnya.

Sayangnya hingga berita ini dimuat, belum ada pernyataan maupun klarifikasi resmi dari BPN Kota Tangsel soal tudingan Lurah Setu tersebut.

Untuk diketahui, pelaksanaan program PTSL dari pemerintah pusat, kerap dinodai dengan praktik dugaan pungutan liar (pungli). Ironisnya, praktik pungli ini dilakukan secara masif.

Ada oknum RT maupun aparatur di tingkat kelurahan yang terang-terangan melakukan praktik pungli, yakni dengan cara mengirimkan surat edaran ke warga terkait proses administrasi hingga besaran biaya pengurusan PTSL.

Namun ada pula yang dilakukan secara terselubung. Meski demikian, modus yang dilakukan semuanya sama, yakni dengan mematok biaya kepada warga yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam program PTSL.

Jumlahnya pun bervariatif yakni antara Rp1,5-2,5 juta. Dari pengakuan sejumlah RT hingga aparatur tingkat kelurahan, uang tersebut nantinya digunakan sebagai biaya operasional tim yang terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah pada program PTSL. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =