Program PTSL di Kelurahan Kademangan Diduga jadi ‘Bancakan’

SETU, klikbanten.co.id | Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), semakin masif.

Bahkan aliran dana hasil pungli PTSL ini diduga jadi ‘bancakan’ aparatur di tingkat bawah. Mulai dari ketua RW, RT hingga aparatur di tingkat kelurahan.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangsel. Dimana, warga yang ikut dalam program unggulan Presiden Jokowi di wilayah tersebut dipungut biaya yang bervariatif.

Yakni antara Rp1,5-2,5 juta per warga untuk biaya pengurusan sertifikat tanah dalam program PTSL. Itu pun bagi warga yang memiliki dokumen seperti Akta Jual Beli (AJB) atau Akta Hibah. Sedangkan untuk warga yang hanya bermodalkan girik atau letter c, bisa mencapai Rp2-2,5 juta.

“Kalau di sini biayanya (pengurusan PTSL,red) rata-rata Rp1,5 juta. Saya sendiri kena Rp1,5 juta, surat saya AJB. Kalau yang girik bisa sampai Rp2,5 juta,” ujar sumber klikbanten.co.id yang merupakan salah satu warga Kelurahan Kademangan, Rabu (9/5/18).

Sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut mengungkapkan, sebagian warga ada yang sudah menyetorkan uang kepada staf di kelurahan guna keperluan pengurusan PTSL tahun 2017.

Namun, sambungnya, ada pula warga yang baru memberikan uang sebagian dari total biaya yang sudah ditentukan. “Ada juga yang baru kasih DP. Sisanya setelah sertifikat jadi,” imbuhnya.

Sementara, sumber klikbanten.co.id lainnya yang merupakan salah satu ketua RT di Kelurahan Kademangan, tak menampik adanya pungutan yang dilakukan dalam program PTSL.

Namun, ia mengaku bahwa di wilayahnya biaya pengurusan PTSL tak lebih dari Rp1,5 juta per bidang. “Kalau di sini semuanya rata, Rp1,5 juta. Nggak tau kalau di tempat lain,” beber ketua RT tersebut.

Ia menjelaskan, penentuan biaya yang harus dibayarkan warga yang ikut dalam program PTSL itu dilakukan secara musyawarah. Pada awalnya, digelar pertemuan antara RT, RW dan aparat kelurahan guna membahas masalah PTSL.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Lurah Kademagan, Saih Tahir (saat ini telah pensiun,red), Kasi Pemerintahan, Roni, dan salah satu staf kelurahan bernama Mahfudin. Dalam pertemuan pihak kelurahan sempat mengusulkan biaya Rp2 juta untuk pengurusan PTSL.

Namun belakangan, para RT dan RW mengusulkan agar biaya PTSL yang dibebankan kepada warga maksimal Rp1,5 juta per bidang. “Sebelumnya (usulan aparat kelurahan,red) Rp2 juta, tapi akhirnya disepakati Rp1,5 juta per bidang,” imbuhnya.

Disinggung kemana aliran dana yang dikumpulkan dari para pemohon PTSL? Dia mengaku bahwa dana yang terkumpul dari warga diserahkan ke Kasi Pemerintahan Roni, yang juga sebagai bendahara tim PTSL di Kelurahan Kademangan.

“Memang saya yang ngumpulin duitnya dari warga. Tapi semuanya saya serahin ke Roni. Nah, setelah uang sudah terkumpul, untuk urusan pembagiannya itu orang kelurahan. Ketua RT kebagian Rp350 ribu, RW Rp150 ribu, sisanya dipegang orang kelurahan,” beber sumber tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, mantan Lurah Kademangan, Saih Tahir mengaku tak mengetahui soal pungli dalam PTSL. Bahkan, Saih memastikan tak pernah ikut campur dalam urusan pembagian dana PTSL seperti yang diungkapkan sumber tersebut.

“Saya nggak ikut-ikutan. Semuanya saya serahkan ke Mahfudin dan Roni yang jadi tim. Saya sudah 25 tahun jadi lurah, nggak ada apa-apa. Lihat (kehidupan,red) aja, saya biasa-biasa aja. Jadi kaitan soal kutipan itu, saya nggak ikut-ikutan,” imbuh pria yang juga caleg Partai Geridra itu.

Sayangnya, Kasi Pemerintahan Kelurahan Kademangan, Roni, belum mau memberikan klarifikasi terkait persoalan ini. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon, ia enggan merespons.

Pesan singkat melalui WhatsApp yang dikirim wartawan klikbanten.co.id pun tak kunjung dibalas olehnya. Diketahui, pada tahun lalu kuota PTSL di Kelurahan Kedemangan mencapai 1.000 bidang. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 19 =