Diduga Ada SPPD Fiktif di BPBD Banten

SERANG, klikbanten.co.id | Praktik tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam proyek fisik dan pengadaan barang dan jasa saja.

Namun dugaan korupsi juga terjadi dalam penganggaran kegiatan perjalanan dinas di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Banten.

Salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. Dimana pada tahun anggaran 2017, Sub Bagian Umum pada BPBD Banten, diduga menerbitkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif untuk beberapa kegiatan.

Sumber klikbanten.co.id yang meminta namanya dirahasiakan menyebutkan, nilai SPPD yang diterbitkan pun bervariatif. Antara Rp200-300 ribu. Itu untuk uang harian dan transportasi.

Adapun pegawai dengan pangkat atau golongan pembina tingkat 1-IV B mendapatkan Rp300 ribu untuk uang harian dan transportasi Rp250 ribu.

Sedangkan untuk pangkat atau golongan penata III / C Rp250 ribu untuk uang harian dan Rp250 ribu untuk transportasi.

“Jadi modusnya tanda tangan untuk SPPD saya itu dibatik (dipalsukan, red). Padahal saya nggak pernah tandatangani di kwitansi SPPD itu,” beber sumber, Senin (30/4/18).

Dengan dipalsukannya tandatangan itu, lanjut sumber, diduga kuat SPPD yang diterbitkan oleh Sub Bagian Umum BPBD Provinsi Banten selama kurun waktu 2017 adalah fiktif.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Suma Wijaya, membantah adanya dugaan pembuatan SPPD fiktif tersebut.

Ia memastikan bahwa dugaan pemalsuan yang dimaksud adalah penggantian tugas untuk pegawai yang berhalangan.

“Bukan membatik (memalsukan tanda tangan,red) itu. Jadi begini, ada TKS (Tenaga Kerja Sukarela) yang berangkat kujungan dinas misalnya. Kan nggak mungkin nama TKS, jadi pinjem nama golongan I untuk tandatangan,” ujar Suma.

Bahkan Suma menyebut kondisi ini tidak hanya terjadi di BPBD saja, melainkan di OPD lain. “Ini saya fair ya, di tempat lain juga seperti itu,” tambahnya.

Suma malah mengaku ada beberapa SPPD yang mencapai Rp300 juta menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) lantaran tidak terserap.

Dari jumlah anggaran SPPD total Rp500 juta, hanya Rp200 juta saja yang terserap. “Jadi bukan berlimpah SPPD. Yang ada malah jadi SILPA. Semua anggaran (di BPBD, red), hanya 91 persen yang terserap,” tandasnya.

Sementara Kasubbag Umum BPBD Banten, Kokom Komariah membantah soal dugaan pembuatan SPPD fiktif dimaksud. Kokom memastikan jika kegiatan yang dimasukkan dalam SPPD tersebut semuanya nyata.

“Jadi yang namanya korupsi itu kalau nggak ada kegiatannya. Inikan kita bayarkan sesui nama-namanya, dan kegiatannya ada itu. Jadi bukan korupsi,” tukasnya, dengan nada tinggi.

Sikap arogan pun ditunjukkan Kokom dengan mencoba merampas ponsel wartawan klikbanten.co.id. Itu dia lakukan demi melihat bukti foto-foto kwitansi SPPD yang tersimpan di ponsel tersebut. Namun keinginan Kokom itu tak tersampaikan.

Klikbanten.co.id pun mencoba mengkonfrontir, Muhammad Syarifudin, salah satu pegawai golongan penata III / c di BPBD Banten yang namanya ada di daftar penerima SPPD.

Syarifudin mengaku tidak pernah menandatangani kwitansi SPPD yang ditandatangani oleh Kasubbag Umum Kokom Komariah.

Dimana, pada salah satu kwitansi yang diterbitkan pada 20 Juni 2017, Syarifudin diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas dalam wilayah ke Kabupaten Tangerang pada 17 Februari 2017 lalu. Itu dalam rangka meninjau bencana banjir di wilayah Sepatan.

“Saya nggak pernah tandatangan ini (kwitansi SPPD, red). Apalagi ke Sepatan, saya belum pernah sama sekali ke tempat itu,” beber Syarifudin. (dra / lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =