Soal Pungli PTSL, Truth: Walikota, Polisi Jangan Tutup Mata

PAMULANG, klikbanten.co.id | Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sejumlah wilayah di Kota Tangsel mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis.

Koordinator Tangerang Public Transperancy Wacth (Truth), Acho Ardiansyah berpendapat, apapun bentuk pungli yang dilakukan tidak bisa dibenarkan. Terlebih pembuatan sertifikat PTSL tidak dipungut biaya alias gratis.

“Ini (pungli PTSL,red) sama saja dengan korupsi,” tegas Acho kepada klikbanten.co.id, Rabu (25/4/18). Menurut Acho, di Kota Tangsel masih sangat marak dengan praktik pungli.

Ia menilai, Pemkot Tangsel seakan ikut mengamini adanya pungli ini. Padahal hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan. “Persoalan begini harus segera ditindaklanjuti dan dituntaskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pemkot Tangsel dan BPN, lanjut Acho, seharusnya jangan tutup mata atas hal ini. Terutama aparat kepolisian. “Jangan tutup mata. Kan mereka punya saber pungli, saber pungli nya malah tidak jalan sama sekali,” tukas Acho.

Acho juga menyarankan agar Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany bisa lebih proaktif dalam menyikapi masalah pungli ini.

Jika memang para aparatur di tingkat RT hingga kelurahan terbukti melakukan pungli, maka harus segera dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi.

“Untuk kepolisian, dalam hal ini tim Saber Pungli, harusnya lebih aktif lagi, jangan cuma diam-diam aja. Kan enggak mungkin hal-hal semacam ini enggak diketahui sama Saber Pungli, sementara kan ini ramai di masyarakat juga,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu oknum Ketua RT di Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel secara terang-terangan mengutip biaya kepada warga untuk pengurusan sertifikat tanah PTSL.

Melalui surat edaran yang ditandatangani dan distempel, oknum ketua RT tersebut mematok biaya dengan nilai yang bervariatif. Yakni antara Rp1-2 juta per bidang tanah.

Dengan rincian Rp1 juta untuk luas tanah 0-50 meter persegi, Rp1,5 juta untuk luas tanah 50-100 meter persegi dan Rp2 juta untuk tanah dengan luas di atas 100 meter persegi.

Saat dikonfirmasi, Lurah Pondok Jaya Achmad Saichu mengaku tak tahu menahu soal adanya surat edaran yang dikirimkan oknum ketua RT tersebut kepada warga.

Bahkan, Saichu juga mengaku belum mendengar soal kutipan yang bervariatif atas pengurusan sertifikat tanah warga. “Saya belum dengar soal itu,” ujarnya.

Namun saat wartawan menunjukan foto surat edaran dimaksud, Saichu malah membujuk wartawan agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan. Apalagi sampai menjadi konsumsi publik.

“Sudahlah, tolong jangan diramein (diberitakan,red). Kan yang mungut (pungutan,red) bukan cuma di sini (Kelurahan Pondok Jaya,red) doang. Kita TST (tau sama tau,red) ajalah, kita berteman aja,” pungkasnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 5 =