Pungli PTSL Kian Masif, Oknum Ketua RT Patok Biaya Lewat Edaran

PONDOKAREN, klikbanten.co.id | Dugaan pungutan liar (pungli) pada proses pembuatan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di berbagai wilayah di Kota Tangsel nampaknya kian masif.

Bahkan, salah satu oknum Ketua RT di Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel secara terang-terangan menyebutkan biaya untuk warga untuk pengurusan sertifikat tanah PTSL.

Melalui surat edaran yang ditandatangani dan distempel, oknum ketua RT tersebut mematok biaya dengan nilai yang bervariatif. Yakni antara Rp1-2 juta per bidang tanah.

Lalu Rp1 juta untuk luas tanah 0-50 meter persegi, Rp 1,5 juta untuk luas tanah 50-100 meter persegi dan Rp 2 juta untuk luas di atas 100 meter persegi.

Sumber klikbanten.co.id yang enggan disebut namanya, kata sebelum keputusannya edaran tersebut, dua orang staf Kelurahan Pondokjaya mengadakan pertemuan dengan warga dengan didampingi ketua RT lokal, beberapa bulan lalu.

“Staf kelurahan Pondokjaya yang datang waktu itu bernama Pak Andreas dan Muji. Mereka yang memberi Penjelasan, ”ujarnya kepada klikbanten.co.id beberapa hari lalu.

Berdasarkan sumber, pada tahap tersebut pihak kelurahan mensosialisasikan program PTSL di hadapan warga. Dalam pertemuan tersebut, warga yang jadi pemohon dalam program PTSL yang bertanggal mempertanyakan besaran biaya pengurusan sertifikat.

Lantaran dalam pertemuan itu belum dapat disimpulkan berapa jumlah biaya untuk pembuatan sertifikat, kemudian oknum ketua RT tersebut berinisiatif untuk membuat surat edaran kepada warga yang masuk dalam program unggulan Presiden Jokowi tersebut.

“Setelah rapat itu, selang waktu pun ketua RT itu diserahkan surat edaran kepada warga yang ikut dalam program PTSL. Di dalam surat itu dicantumkan juga biaya operasional untuk tim yang mengurus sertifikat,” beber seperti itu.

Dari surat edaran tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima redaksi klikbanten.co.id tersebut, tertulis imbauan untuk warga yang akan mengikuti program PTSL untuk mengembangkan persyaratan

Akte jual beli tanah, foto copy KTP dan KK, foto copy pembayaran lunas PBB tahun 2016 dan 2017 serta biaya operasional sesuai dengan luas tanah.

“Diperlukan waktu yang sangat lama dan membantu persertifikatan tanah kita, sekali lagi kami sebagai pengurus lingkungan berharap warga RT 001 / RW 04 untuk menyesuaikannya dan mengantarkan ke rumah bapak. Ketua. Ditunggu sampai tanggal 31 Maret 2018 jam 12.00 WIB,” demikian bunyi isi surat tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Pondokjaya Achmad Saichu mengaku tidak tahu menahu soal ada surat edaran yang dikirimkan oknum ketua RT tersebut kepada warga.

Bahkan, Saichu juga mengaku belum mendengar tentang kutipan yang bervariatif atas pengurusan sertifikat tanah warga. “Saya belum mendengar soal itu,” ujarnya.

Namun saat wartawan menampilkan foto surat edaran, Saichu malah membujuk agar itu tidak dibesar-besarkan. Jangan sampai menjadi konsumsi publik.

“Sudahlah, tolong jangan diramein (diberitakan, red). Kan yang mungut (pungutan, red) bukan cuma di sini (Kelurahan Pondokjaya, red) doang . Kita TST (tau sama tau, merah) ajalah, kita berteman aja,” pungkasnya. (dra / lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + nineteen =