Soal Pungli PTSL di Tangsel, Dewan Akan Bawa ke Rapim

PAMULANG, klikbanten.co.id | Dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Kota Tangsel, ditanggapi serius oleh DPRD setempat.

Ketua DPRD Kota Tangsel, Moch Ramlie mengaku sangat menyayangkan pungutan dalam pelaksanaan PTSL yang mencapai Rp1,5 juta per bidang. Padahal, kata dia, program yang digulirkan Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut sejatinya tidak dipungut biaya alias gratis.

“Program inikan gratis, kenapa masih dipungut biaya hingga Rp1,5 juta. Kasian masyarakat harus dibebani lagi, padahal PTSL semuanya ditanggung APBN, dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Moch Ramlie, saat dijumpai klikbanten.co.id di kediamannya, di Pamulang , Sabtu (7/4/18) lalu.

Meski demikian, Ramlie pun tidak menampik tradisi di Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah masyarakat Timur yang biasa memberikan uang lelah kepada aparatur pemerintahan saat mengurus surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan lainnya. Namun, uang lelah yang diberikan idealnya tidak dipatok dengan nilai tertentu.

“Dalam artian uang lelah, itu biasa. Ya kan orang kerja ngeluarin keringat, capek. Wajar kalau dikasih upah, istilahnya uang lelah, bentuknyapun sukarela. Tapi kalau dipatok sekian, itu nanti akan jadi masalah. Kasian kan kalau masyarakat yang tidak mampu, apalagi kalau sampai ngutang ke sana-sini, “ujar Haji Abi, sapaan akrab Moch Ramlie.

Politisi Partai Golkar ini menyebut jika warga mengeluarkan uang untuk pembelian materai atau membuat patok batas tanah, hal tersebut masih wajar. Apalagi, sambungnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri memutuskan batas kutipan yang diperbolehkan dalam program PTSL maksimal Rp150 ribu untuk daerah Jawa-Bali.

“Saya sering sampaikan ke warga PTSL ini murni gratis. Tapi kalau untuk materai dan patok ya memang modal sendiri dong. Karena itu tidak ditanggung sama APBN. Yang ditanggung APBN itu hanya untuk sertifikat tanah dan operasional tim di lapangan,” tambahnya.

Lebih jauh, Haji Abi mengaku akan segera membawa persoalan ini ke dalam rapat pimpinan (rapim) dewan. Nantinya, dalam rapim ini akan melibatkan komisi yang membidangi, dalam hal ini Komisi I DPRD Tangsel.

“Masukan ini akan kami bawa ke tingkat rapim. Kami juga akan menyampaikan ke Walikota kaitan adanya aparatur di tingkat kelurahan yang melakukan pungli agar ditindak tegas,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, warga di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel mengeluhkan pungutan dalam program PTSL di wilayah setempat.

Soalnya, warga dimintai uang senilai Rp1,5 juta untuk pengurusan sertifikat dalam program PTSL oleh oknum ketua RT di wilayah setempat. Ironisnya, seorang oknum pegawai di kelurahan pun menyampaikan ke warga bahwa warga harus menyiapkan uang senilai Rp1,5 juta jika ingin mendapatkan sertifikat tanah.

“Jadi awalnya yang mendaftarkan tanah Saya untuk PTSL itu Pak RT di sini. Dan dia (ketua RT,red) yang ngurus berkas Saya (kelengkapan dokumen surat tanah,red) ke kelurahan,” kata salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada klikbanten.co.id, belum lama ini.

Menurut warga tersebut, oknum ketua RT tersebut menyampaikan jika warga ingin segera mendapatkan sertifikat tanah diwajibkan membayarkan uang untuk pengurusan PTSL. Uang tersebut, kata dia, nantinya diserahkan oknum ketua RT tersebut ke Lurah setempat.

“Pernah waktu kondangan Saya ketemu Pak Lurah Langsung, Terus Saya tanya gimana Berkas Saya. Eh Pak Lurah Malah Bilang, numpuk noh Berkas di kelurahan. Duitnya udah bayar belum? Emang nggak pegel tandatanganin berkas,” ujar warga menirukan ucapan lurah tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Pemerintahan Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Masbulloh, tak menampik soal pungutan Rp1,5 juta untuk pengurusan PTSL. Ia mengakui uang sebesar itu sebagai uang lelah untuk tim yang mengurusi PTSL. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 3 =