Warga Pondok Kacang Timur Keluhkan Pungli PTSL

PONDOK AREN, klikbanten.co.id |
Warga di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel mengeluhkan pungutan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah setempat.

Soalnya, warga dimintai uang senilai Rp1,5 juta untuk pengurusan sertifikat dalam program PTSL oleh oknum ketua RT di wilayah setempat. Bahkan, salah satu warga di Kelurahan Pondok Kacang Timur yang enggan disebutkan namanya mengaku hingga kini belum mendapatkan sertifikat tanahnya.

Padahal, ia telah menyerahkan dokumen surat tanahnya ke kantor Kelurahan Pondok Kacang Timur sejak tiga bulan yang lalu. Ironisnya, salah satu oknum pegawai di kelurahan tersebut meminta uang senilai Rp1,5 juta jika si pemohon ingin mendapatkan sertifikat tanah miliknya yang luasnya hampir 1.000 meter persegi itu.

“Jadi awalnya yang mendaftarkan tanah Saya untuk PTSL itu Pak RT di sini. Dan dia (Ketua RT,red) yang ngurus berkas Saya (kelengkapan dokumen surat tanah,red) ke kelurahan,” kata warga tersebut kepada klikbanten.co.id, belum lama ini.

Menurut warga tersebut, oknum ketua RT tersebut menyampaikan jika warga ingin segera mendapatkan sertifikat tanah diwajibkan membayarkan uang untuk pengurusan PTSL. Uang tersebut, kata dia, nantinya diserahkan oleh oknum ketua RT ke Lurah setempat.

“Pernah waktu kondangan Saya ketemu Pak Lurah langsung, terus Saya tanya gimana berkas Saya. Eh Pak Lurah malah bilang, numpuk noh berkas di kelurahan. Duitnya udah bayar belum? Emang nggak pegel tandatanganin berkas. Lah setahu Saya kan PTSL gratis, kenapa kok disuruh bayar 1,5 juta?” ujar warga menirukan ucapan lurah tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Pemerintahan, Masbulloh, tak menampik soal adanya pungutan senilai Rp1,5 juta untuk pengurusan PTSL. Ia mengaku bahwa uang tersebut sebagai uang lelah bagi tim yang mengurus PTSL.

“Kalau untuk itu (pungutan,red) kita nggak pake nutup mata. Namanya orang kerja kan ada upahnya. Begini kalau berkas (surat tanah,red) sampai hilang, siapa coba yang mau tanggung jawab,” ujarnya.

Masbulloh malah menuding pihak BPN Kota Tangsel tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk pelaksanaan program PTSL. Sehingga pelaksanaannya membebankan aparat di tingkat bawah seperti RT hingga kelurahan.

“Kementerian (ATR/BPN,red) harusnya mikirin. SDM-nya dulu dibenahin, jangan programnya doang. Presiden kan kagak mau tahu, sedangkan pengurusan berkas menumpuk karena SDM-nya tidak memadai. Sekarang kalau warga nanya mana sertifikatnya, kan pasti yang ditanya RT, kelurahan, padahal berkas di BPN numpuk,” tukasnya. (dra/lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =