Pasca Putusan PTUN, Pengurus Hanura di Daerah Diminta Segera Konsolidasi

SERPONG, klikbanten.co.id | Putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa kepemimpinan Partai Hanura, langsung direspons DPP Hanura.

Ya, DPP Hanura langsung mengirimkan surat kepada pengurus DPD dan DPC se-Indonesia bernomor A/ 030 / DPP-HANURA/III/2018 perihal Petunjuk Organisasi tentang Penetapan PTUN No.24/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 19 Maret 2018.

 

“Bahwa para pengurus DPD Hanura Provinsi dan DPC Hanura Kabupaten/Kota untuk segera melakukan konsolidasi organisasi dan kerja-kerja politik lainnya dalam rangka mensukseskan Rapimnas Partai Hanura 2018 dan Pemilu Legislatif 2019,” demikian isi surat yang ditandatangi Ketua Umum DPP Hanura, Daryatmo dan Sekjen Saifuddin Sudding, Kamis (22/3/18) lalu itu.

Ketua DPC Hanura Kota Tangerang Selatan (Tangsel), HM Saleh Asnawi, mengaku telah menerima surat dari DPP Hanura tersebut. Ia pun memastikan akan segera melaksanakan instruksi DPP Hanura itu.

“Ya memang sejak putusan sela di PTUN kami menunggu arahan selanjutnya dari DPP. Dan setelah DPP memberikan instruksi, kami tentu akan segera melaksanakannya,” kata Saleh Asnawi kepada klikbanten.co.id, Minggu (25/3/18).

Saleh mengajak semua pengurus dan kader partai untuk bersama-sama melaksanakan instruksi DPP Hanura tersebut. Tak terkecuali pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan akibat dualisme kepengurusan di pusat.

“Kita harus kembali merapatkan barisan, untuk bersama-sama menjaga marwah dan keutuhan partai. Kita harus mengesampingkan ego demi nama partai. Patuhi dan taati proses hukum yang berlaku,” kata Saleh Asnawi.

Pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel tersebut bahkan sudah mengirimkan salinan surat dari DPP Hanura tersebut kepada seluruh pengurus maupun kader Hanura di Tangsel.

Bahkan, surat DPP Hanura tersebut akan ditembuskan pula ke Walikota, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), KPU Tangsel serta pihak-pihak yang terkait yang memiliki hubungan kerja dengan Partai Hanura.

“(Surat DPP,red) Sudah kita tembuskan ke semua pihak yang terkait di Tangsel. Tujuannya agar semua pihak ini mengetahui soal status hukum di Partai Hanura. Dan juga agar tidak ada keraguan dari semua pihak terkait status kepengurusan Hanura di Tangsel,” imbuh pria kelahiran Tanggamus, Lampung itu.

Sebelumnya PTUN mengeluarkan putusan sela terkait gugatan SK Menkum HAM atas kepengurusan DPP Hanura versi Oesman Sapta Odang alias Oso.

Berikut beberapa poin penting dalam putusan sela tersebut;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

2. Mewajibkan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Partai Hanura. Dan seterusnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 14 =