SK Menkum-HAM Gugur, Saleh Tetap Kendalikan Hanura Tangsel

SERPONG, klikbanten.co.id | Putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa kepengurusan Partai Hanura, Senin (19/3/18), berdampak positif.

Seluruh pengurus Hanura di daerah yang sebelumnya menjadi ‘korban’ pemecatan sepihak kubu Oesman Sapta Odang alias Oso, kini bisa bernafas lega.

Solanya, hasil putusan PTUN Jakarta No.24/G/2018/PTUN-JKT tersebut, secara otomatis menggugurkan SK Menkum-HAM yang menunjuk Oso sebagai Ketua Umum (Ketum) Hanura dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Putusan tersebut juga otomatis mengembalikan kepengurusan sah pada struktur partai sebelum Hanura terpecah. Dimana kepengurusan sebelumnya Oso sebagai Ketum Saifudin Sudding sebagai Sekjen.

PTUN mewajibkan Menkum-HAM Yasonna Laoly menunda Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tersebut.

Ketua DPC Hanura Tangsel HM Saleh Asnawi memastikan, dengan keluarnya putusan sela tersebut maka status kepengurusan partai besutan Wiranto tersebut kembali ke hasil Munaslub 2016 lalu.

Sehingga, seluruh pengurus yang sebelumnya dipecat oleh kubu Oso, kembali memegang kendali kepengurusan di wilahnya masing-masing.

“Mulai hari ini kita harus kembali merapatkan barisan, untuk bersama-sama menjaga keutuhan partai,” kata Saleh Asnawi, dalam sesi konfrensi pers, di Sekretariat DPC Hanura Tangsel, di kawasan Lubana Sengkol, Serpong, Tangsel, Selasa (20/3/18).

Saleh juga meminta kepengurusan Hanura versi Amar yang sebelumnya mengklaim sebagai Ketua DPC Hanura Tangsel, untuk kembali bersama-sama berjuang dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Saya minta semua pihak menghargai dan menaati putusan sela yang dikeluarkan PTUN sambil menunggu proses hukum yang inkrah. Saatnya kita konsentrasi menghadapi Pileg dan Pilpres tahun depan,” ujar Saleh.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel itu meminta pihak Amar untuk kembali bergabung dengan kepengurusan Hanura yang sah. “Marilah kembali ke rumah besar kita, yakni Partai Hanura,” ajaknya.

Disinggung langkah apa saja yang akan dilakukan pasca keluarnya putusan sela tersebut, Saleh mengaku masih menunggu arahan dari petinggi Hanura di tingkat pusat.

“Kami masih menunggu keputusan pusat terkait langkah apa saja yang akan dilakukan. Mungkin nanti DPP akan mengambil langkah selanjutnya,” tambahnya.

Khusus untuk di Kota Tangsel, lanjut Saleh, pihaknya akan mengundang pengurus yang tercantum dalam SK lama untuk konsilidasi. Hal ini sebagai bentuk upaya rekonsiliasi partai pasca sengketa kepengurusan.

“Kita juga akan melihat perkembangan lebih jauh. Dan yang pasti kami tidak pernah menutup pintu bagi rekan-rekan yang sebelumnya berseberangan,” imbuhnya.

Tepis Isu Hengkang dari Hanura

Lebih lanjut Saleh juga menepis isu yang belakangan ini berkembang luas terkait mundurnya ia dari Hanura ke partai lain.

Menurut Saleh, isu tersebut dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ia menduga apa pihak yang menginginkan dirinya terguling dari kursi Wakil Ketua DPRD Tangsel.

“Saya ini yang melahirkan Partai Hanura di Tangsel. Jadi tidak mungkin Saya meninggalkan partai yang sejak awal kita besarkan bersama-sama ini,” tegasnya.

Saleh juga menilai isu soal kepindahannya dari Hanura ke partai lain itu sebagai upaya pihak lain yang menginginkan dirinya mendapat sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) dari partai.

“Sesuai aturan, yang bisa di PAW itu kalau dia pindah partai, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. Jadi tidak mungkin Saya bisa di PAW, karena Saya tidak kemana-mana, Saya tetap di Hanura,” tandasnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 5 =