SK Menkum HAM Digugat, Kader Hanura Diminta Menahan Diri

SERPONG, klikbanten.co.id | Kisruh kepemimpinan Partai Hanura mulai dari tingkat pusat hingga ranting semakin meruncing.

Itu setelah DPP Hanura Pro Munaslub menggugat SK Menkum HAM yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kepengurusan DPP Hanura yang mensahkan Osman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekjen.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Tangerang Selatan (Tangsel), HM Saleh Asnawi, menilai gugatan terhadap SK Kemenkum HAM tersebut didasari adanya islah yang dilanggar oleh kubu Oesman Sapta Odang atau biasa dipanggil Oso.

Dimana, kata dia, sebelumnya baik kubu Pro Munaslub alias kubu Ambhara yang dipimpin Daryatmo dan Sarifuddin Sudding maupun kubu Manhattan pimpinan Oso, menyepakati islah yang diinisiasi oleh Wiranto.

“Jadi saat ini pihak kita yang pro munaslub sudah melakukan gugatan melalui PTUN DKI Jakarta. Sehingga secara hukum kepengurusan yang dipimpin Oso tidak bisa mengklaim bahwa dirinyalah yang benar,” kata Saleh kepada klikbanten.co.id, Rabu (14/4/18).

Menurut Saleh, kepengurusan Partai Hanura yang ada di seluruh Indonesia baik tingkat di DPD, DPC, PAC, hingga ranting, yang telah mengantongi SK dari Oso, harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Saleh juga mengingatkan, agar semua pihak menahan diri termasuk dualisme kepengurusan Partai Hanura yang ada di Kota Tangsel. Sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan partai ke depannya.

“Saya menegaskan, agar saling menghormati dan menjaga kondisi tetap kondusif di internal Partai Hanura Kota Tangerang Selatan,” tukasnya.

Ia juga berharap agar seluruh kader jangan sekali-sekali memaksaakan kehendaknya hanya semata-mata karena kepentingan pribadi, kelompok, dan karena ambisi kekuasaan.

“Saya minta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Siapapun nantinya yang secara hukum yang benar, maka harus kita patuhi dan laksanakan keputusan hukum tersebut secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan atau membuat suasana semakin keruh,” tegas Saleh.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Tangsel ini mengaku telah menyampaikan tembusan surat gugatan DPP Partai Hanura ke seluruh instansi atau pihak-pihak yang terkait di seluruh Indonesia.

“Surat gugatan telah kita sampaikan dan kita tembuskan ke gubernur, kapolda/ kapolres, bupati, walikota, pimpinan DPRD provinsi/ kabupaten/ kota, kesbangpol provinsi/ kabupaten/ kota, KPU provinsi/ kabupaten/ kota serta seluruh pihak-pihak yang terkait,” ujarnya.

“Jadi sekali saya tegaskan dan saya minta agar semua pihak, khususnya yang ada di Kota Tangerang Selatan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung saat ini,” imbuhnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =