Diduga Ada Konspirasi, Panitia Lelang Bakal Dilaporkan ke Kejari

TANGERANG, klikbanten.co.id | Pemerintah Kota Tangerang kembali dirundung isu tak sedap.

Bukan dalam perkara pelaksanaan proyek fisik yang amburadul ataupun kasus pungutan liar, namun pada proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2018.

Adalah Aliansi Tangerang Raya yang pertama kali menyoal proses lelang yang ditangani Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Setda Pemkot Tangerang.

Aliansi ini berencana melaporkan oknum panitia BPBJ ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Alasannya, dalam proses lelang di instansi tersebut diduga ada persengkongkolan jahat antara oknum panitia lelang dengan perusahaan yang telah dimenangkan dalam proses lelang.

Kordinator Aliansi Tangerang Raya, Tatang Sago, mengaku mendapatkan laporan dari salah satu kontraktor tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh panitia lelang.

Dimana, pada 2 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB panitia lelang telah menetapkan PT Hexsa Indotech Consultans sebagai pemenang lelang.

Perusahaan tersebut diproyeksi melaksanakan kegiatan pada paket “Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kota Tangerang” dengan nilai HPS Rp 514.000.000.

Namun, kata Tatang, sekira pukul 16.30 WIB panitia lelang disinyalir telah mengubah pemenang paket itu dari sebelumnya PT Hexsa Indotech Consultans menjadi PT Ecoplan Rekabumi Interconsultan.

“Di sini jelas ada kejanggalan dalam proses lelang ini. Kenapa kol bisa, dalam waktu dua jam panitia lelang dapat mengubah pemenang dalam lelang tersebut,” ujar Tatang kepada wartawan, Selasa (6/3/18).

Tatang menduga ada konspirasi terselubung yang terjadi dalam proses lelang di ULP Pemkot Tangerang.

Berdasarkan hasil penelusuranya, paket kegiatan itu seperti sudah dari jauh hari dikondisikan oleh oknum Penyedia Jasa dengan Kelompok Kerja (Pokja) BPBJ.

“Dugaan ini menguat setelah kami menelusuri tentang pelelangan yang ada di Kota Tangerang, dan data kami sudah lengkap untuk segera melaporkan persoalan ini ke kejaksaan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Tatang menduga para oknum tersebut diduga telah melanggar Perpres no 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam pasal 17 sudah jelas ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding,” jelasnya.

Sementara Kepala Bagian Barang dan Jasa Kota Tangerang, Jatmiko, membantah tudingan praktek kecurangan yang terjadi dalam proses pelelangan paket.

Pihaknya memastikan, telah terjadi “ Human Eror ” dalam pengumuman pemenang lelang paket Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kota Tangerang.

Dirinya juga mengakui, memang ada kesalahan yang dilakukan oleh timnya ketika mengubah pemenang dalam paket itu tidak menyertakan berita acara.

“Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP-red) saat itu salah klik peserta yang menjadi pemenang lelang dan langsung mengubah pemenang lelang tanpa berita acara,” ucapnya.

Jatmiko sendiri sampai saat ini masih menunggu sanggahan dalam penetapan pemenang lelang paket itu, dalam sanggahan nanti Ia akan menjelaskan secara detail atas proses kesalahan penetapan pememang lelang tersebut.

“Ini memang murni human error dan semuanya tercatat di sistem,” tandasnya. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 7 =