Lelang Jabatan Pemkot Tangsel Dituding Langgar Aturan  

SERPONG, klikbanten.co.id | Proses lelang jabatan di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menuai kritik tajam.

Dimana, Pemkot Tangsel melalui melalui Panitia Seleksi (Pansel) melelang dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada Pemkot Tangsel.

Dua jabatan itu yakni, jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMPP-PAKB) dan Jabatan Kepala Dinas Sosial.

Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth), Aco Ardiansyah Andi Patingari mengatakan, berdasarkan hasil penelitian, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran dalam proses lelang jabatan ini, dan bertentangan dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Serta PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, maupun Permenpan RB No 13 Tahun 2014 Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

Adapun pelanggaran tersebut di antaranya, dalam perencanaannya,  tidak ada pembentukan panitia seleksi yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel secara terbuka atas dua JPT tersebut.

Dimana, kata Aco, pansel yang ada saat ini adalah pansel yang dipilih pada saat Seleksi JPT Sekda dan 5 Kepala Dinas sebelumnya dan saat ini kembali digunakan. Padahal Panitia Seleksi harus sesuai dengan kompetensi dengan JPT yang dilelang.

“Artinya, bahwa sebenarnya JPT yang dilelang saat ini, tentu berbeda dengan JPT Sekda dan 5 JPT sebelumnya yang telah dilelang, sehingga kompetensi pansel yang dibutuhkanpun tentu harus berbeda dan sesuai dengan JPT yang dilelang saat ini,” ujar Aco melalui siaran pers yang diterima klikbanten.co.id, Jumat (2/3/18).

Selain dari pada kompetensi ini, lanjutnya, pansel juga harus memenuhi unsur pansel yang telah ditetapkan dalam peraturan-perundang-undangan. Namun unsur pansel saat ini tidak sesuai dengan unsur pansel sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bahwa tidak ada publikasi rencana yang jelas mengenai seleksi JPT ini, mulai dari hasil penyusunan dan penetapan jadwal Seleksi JPT, tahapan dan sistem seleksinya yang jelas,” ujar Aco.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, pansel kemudian meluluskan ASN yang tidak memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Setidaknya dalam pengisian JPT ini, ASN harus mempunyai pengalaman Jabatan yang akan dilamar minimal lima tahun. Hal ini tidak termaktub dalam persyaratan yang telah ditetapkan oleh pansel,” tambahnya.

Aco juga menilai, tidak ada publikasi nilai yang diperoleh peserta seleksi dari hasil seleksi tiap tahapan seleksi. Dengan demikian, lelang jabatan ini bukan semangat keterbukaan dan sistem merit yang baik.

Lebih jauh, Aco mendesak agar DPRD merespons secara cepat sebagai bentuk tanggungjawabnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terutama berkaitan dengan pengisian jabatan.

“Kami telah melaporkan permasalahan ini kepada DPRD Kota Tangerang Selatan pada 22 Februari 2018 lalu. Kita tunggu sikap DPRD Tangsel atas laporan ini, sambil kita cermati, apakah DPRD Tangsel punya nyali untuk memanggil pansel?” tukasnya.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada peryataan resmi dari Pemkot Tangsel terkait tudingan yang disampaikan Truth tersebut. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 10 =