Pasal Sampah TPA Cipeucang, Airin Dilaporkan ke Kejari

TIGARAKSA, klikbanten.co.id | Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Senin (26/2/18).

Pelapornya adalah Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (Yapelh). Airin dilaporkan atas dugaan pencemaran serta pengrusakan lingkungan hidup yang bersumber dari TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

Direktur Yapelh, Uyus Setia Bakti mengatakan, dasar pelaporan Airin bermula dari hasil investigasi yang dilakukan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane pada Kamis (08/02/2018). Investigasi dilakukan saat air Sungai Cisadane meluap.

“Hasil investigasi kami menemukan bahwa sumber sampah yang selama ini mengambang di Sungai Cisadane itu sumbernya yakni dari TPA Cipeucang,” kata Uyus Setia Bakti kepada wartawan, saat ditemui di Kejaksaan Kabupaten Tangerang, Senin (26/02).

Menurut Uyus, sampah-sampah yang turun hingga mencemari sungai disebabkan letak TPA Cipeucang yang sangat berdekatan dengan bibir Sungai Cisadane, yakni hanya 20-30 meter.

Parahnya lagi, lanjut Uyus, di lokasi TPA tidak ada dinding pembatas antara TPA dan bibir sungai. Sehingga ketika air sungai meluap, sampah-sampah tersebut terbawa arus sungai terbesar di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel) itu.

Tak hanya itu, sambung Uyus, TPA Cipeucang juga tidak maksimal dalam pengelolaan air lindih (air yang keluar dari tumpukan sampah, red).

Banyak ditemukan air lindih dari TPA Cipeucang yang langsung mengalir ke Sungai Cisadane tanpa melalui proses Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL).

Uyus pun menuding selama ini Pemkot Tangsel telah melanggar Undang-undang No.18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang No 32 tahun 2009 tetang Lingkungan Hidup.

“Persoalan ini kami anggap menjadi permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius, maka kami adukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

Pemilik Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci) itupun berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan ditelusuri.

Kejari Kabupaten Tangerang, kata dia, juga diminta untuk segera memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab serta diberikan sanksi hukum yang tegas.

Lebih jauh Uyus mengatakan, sejak tahun 2013 itu Pemkot Tangsel seharusnya sudah lagi tidak boleh menggunakan sistem pengelolaan sampah secara open dumping sesuai UU No.18/ 2008.

Namun, pada kenyataannya sampai saat ini Pemkot Tangsel dalam pengelolaannya masih dilakukan secara terbuka.

“Saya mendapatkan informasi dari berbagai media bahwa, TPA Cipeucang itu sudah ditutup oleh Pemkot Tangsel, tapi kenyataannya sampai saat ini TPA itu masih terus beroperasi dengan sistem open dumping,” tukasnya.

Uyus melanjutkan, sebelum membuat laporan ke Kejari Kabupaten Tangerang, pihaknya terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan.

Namun pihaknya tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh PLT Kepala DLH yang dijabat oleh Mukodas Syuhada. Akhirnya Uyus mengambil inisiatif untuk melaporkan persoalan ini ke Kejari Kabupaten Tangerang.

Uyus beralasan, laporan tersebut dibuat untuk langkah pencegahan dan ke khawatiran Yapelh terhadap TPA Cipeucang.

Utamanya agar bencana seperti kejadian meledaknya TPA Leuwigajah di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2005 silam, tidak terjadi di TPA Cipeucang.

“Saya berharap Kejari Kabupaten Tangerang bisa segera menindaklanjuti persoalan ini dengan seadail-adilnya dan sebaik-baiknya. Karena jangan sampai keberadaan TPA Cipeucang justru membawa bencana,” imbuhnya.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi baik dari Airin maupun DLH Kota Tangsel terkait laporan Yapelh ke Kejari Kabupaten Tangerang tersebut. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − three =