Hoax Sebagai Alat Pemecah-Belah Bangsa

OLEH: KAPOLRESTA TANGERANG KOMBES POL SABILUL ALIF S.H., S.I.K, MSi

BELAKANGAN, mas-yarakat Indonesia khususnya netizen seolah gandrung dengan hoax. Konten berita bohong bisa dengan mudah kita temukan terutama di platform media sosial (medsos). Apalagi, belakangan isu kebangkitan PKI makin santer. Maka, kabar bohong tentang PKI pun tumbuh bersemi bak jamur di musim hujan.

Hoax, dalam analisis saya, sudah dijadikan, bukan hanya alat politik, namun juga alat pemecah-belah bangsa. Dengan menyebar sebanyak-banyaknya hoax terutama tentang PKI, maka gesekkan antar masyarakat makin panas. Silang argumen dan adu cacian pun terjadi. Dan, itulah yang diharapakan.

Alasan pertama saya mengatakan hoax sebagai alat pemecah belah adalah: dengan hoax, bangsa Indonesia akan dilanda distrust.

Masyarakat dibuat menjadi saling tidak percaya, antar institusi saling mencurigai, dan target utamanya adalah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

Bila itu sudah terjadi, konflik horizontal rentan terjadi. Isu apa pun, tinggal digoreng sedikit, dikemas dengan baik, maka akan menjadi besar meski pun itu hoax.

Apa pun yang dilakukan pemerintah, menjadi tidak berguna. Tujuan utamanya tentu saja merontokkan wibawa pemerintah.

Kedua, hoax berfungsi sebagai alat agar bangsa Indonesia mengalami disorientasi atau kehilangan arah/tujuan. Kita menjadi lupa dengan tujuan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sepanjang waktu, kita disibukkan dengan berdebat, saling menyalahkan, saling saling melakukan perundungan.

Jika disorientasi bangsa sudah terjadi, maka nilai dan norma yang selama ini dijunjung tinggi akan luntur. Masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan nilai moral serta etika sosial.

Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dibuat kehilangan “nyawa”. Sikap radikal dan intoleran mencuat ke permukaan.

Tidak hanya itu, masyarakat akan cenderung mengabaikan segala aturan hukum yang ada. Pola laku masyarakat akan bergeser ke arah yang menyimpang yang ditandai semakin menguatnya sifat individualis. Akan hilang dari pandangan budaya gotong royong dan saling tolong menolong.

Lalu, apa dampaknya? Tentu lembaga resmi pemerintah akan kehilangan legitimiasi di mata masyarakat. Masyarakat tidak ragu untuk melawan aparat hukum. Dengan begitu, pemerintah yang seharusnya dihormati justru menjadi objek caci-maki.

Dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas, intensitas hoax akan ditingkatkan. Isu yang sensitif yang memiliki sifat traumatis akan disebar.

Bisa kita saksikan, isu PKI yang benturkan dengan ancaman serangan ke pemuka agama semakin masif saja. Keadaan “genting” inilah yang diinginkan oleh pihak yang ingin bangsa Indonesia terpecah-belah.

Apa pun, akan coba dihubungkan dengan isu PKI. Seperti temuan simbol tertentu di wilayah Tangerang. Entah siapa oknumnya, simbol-simbol itu dengan cepat menyebar sebagai simbol gerakan PKI.

Padahal, simbol-simbol itu dibuat anak Pramuka yang sedang melaksanakan Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami).

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya? Menurut saya, adalah dengan menggalakkan gerakan literasi. Tentu kita tahu, literasi bukan sekadar membaca dan menulis.

Namun literasi adalah upaya meningkatkan daya kritis masyarakat agar memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi yang diterima.

Dari, beberapa jenis literasi, kiranya masyarakat akan bisa memproteksi diri dari paparan hoax.

Pertama, literasi membaca dan menulis. Dengan membaca, masyarakat akan mendapatkan tambahan pengetahuan sehingga tidak mudah dikecoh oleh informasi hoax.

Sedangkan dengan menulis, daya kritis masyarakat akan terbangun. Seseorang yang biasa menulis, umumnya teliti atas data atau informasi yang ia terima.

Kedua, literasi numerasi. Situs Kemendikbud menyebutkan, kemampuan literasi numerasi salah satunya berfungsi untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

Dengan literasi numerasi, masyarakat akan terbiasa untuk melakukan analisis atas informasi atau berita yang mungkin muncul di beranda akun medsos-nya atau tiba-tiba masuk ke nomor WA-nya.

Ketiga, literasi sains. Literasi sains sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta. Kira-kira, seperti itu definisi literasin sains yang saya kutip dari situs Kemendikbud.

Literasi sains akan membantu masyarakat untuk terlebih dahulu mencari fakta baru membuat kesimpulan. Atau, dengan bahasa lain, literasi sains akan membuat masyarakat tertuntut untuk melakukan saring sebelum sharing informasi.

Keempat, literasi digital. Literasi jenis ini kiranya yang harus mendapat poris agak besar. Sebab, sebaran hoax saat ini begitu masif di alam digital.

Literasi digital sendiri, menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy (1997), mengatakan, literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer.

Masyarakat saat ini bisa disebut sebagai gadget, Proses pencarian informasi dan riset kebanyakan dilakukan di Google. Dengan modal ‘copas’, umumnya tanpa pikir panjang, langsung di-share lalu menghujat orang.

Di Garut, seorang pemuda dicokok polisi lantaran menyebar foto yang ia dapat dari Google. Celakanya, foto itu ia beri caption yang provokatif yang mengandung unsur hoax.

Kelima, atau yang terakhir, adalah literasi budaya dan kewargaan.Dikutip dari Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan (2017) yang diterbitkan Kemendikbud, literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.

Literasi budaya dan kewargaan menjadi penting mengingat, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Keberagaman bangsa Indonesia selain sebuah keniscayaan, seyogyanya juga merupakan suatu kekayaan sekaligus kekuatan.

Namun, lemahnya pemahaman akan nilai budaya dan kewargaan, membuat bangsa Indonesia cenderung mudah diadu domba. Tinggal sebar isu yang bersifat rasial, maka anntar suku bisa dengan mudah saling serang. Antar umat beragam saling menyudutkan. Dan, bahkan internal umat beragama pun saling menyesatkan.

Jika literasi budaya dan kewargaan sudah ditanamkan di masyarakat, maka akan menciptakan stabilitas nasional. Masyarakat akan mafhum hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Masyarakat akan menghargai dan mempercayai pemerintah serta memberikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja. Kalau pun ada kritik, akan disampaikan dengan elegan bukan dengan menyudutkan agar hilang kewibawaan.

Jadi, yang harus dilakukan adalah: gencarkan literasi dan hentikan doktrinasi. Dan, yang paling penting adalah tumbuhnya kesadaran internal bahwa tidak semestinya kita saling hujat dan saling salahkan. Kita semua wajib menjaga eksistensi bangsa ini.

Semoga, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + five =