Walikota Cuma Kasih 60 Unit, Jadi Alasan Sekolah Pungut Biaya Komputer

TANGERANG, klikbanten.co.id | Kepala SMPN 8 Tangerang Didi Saiful Muhidin beralasan keterbatasan unit komputer menjadi kendala sekolahnya untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Dimana, Walikota Tangerang hanya memfasilitasi sekolah hanya dengan 60 unit komputer. Sementara jumlah siswa yang akan melaksanakan UNBK di sekolah tersebut mencapai 420 unit.

Sehingga berdasarkan musyawarah antara komite sekolah dan wali murid, akhirnya dilakukan kesepakatan bahwa masing-masing siswa membayar Rp395 ribu untuk pembelian komputer.

“Kita memang sudah dapat bantuan (komputer,red) 60 unit dari walikota untuk kebutuhan UNBK, tapi itukan masih kurang,” ujar Didi kepada klikbanten.co.id, di ruang kerjanya, Senin (29/1/18).

Menurut Didi, ketentuan siswa membayar uang sumbangan untuk penambahan komputer itu juga berdasarkan keinginan wali murid.

“Jadi antara komite dan wali murid berupaya mencari solusi untuk menutupi kekurangan unit komputer, akhirnya disepakati para wali murid memberi sumbangan,” ujarnya.

Wakil Komite SMPN8 Tangerang Yusuf menambahkan, pihaknya sudah berupaya untuk meminjam komputer milik masing-masing wali murid untuk melengkapi kekurangan. Namun, para wali murid keberatan dan lebih memilih untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang.

“Semuanya sudah berdasarkan kesepakatan. Lagian, kalau memang ada wali murid yang merasa tidak mampu, ya tidak dipaksakan juga. Dan kalau mereka keberatan silahkan lapor ke kami,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orangtua siswa SMPN 8 Kota Tangerang mengeluhkan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah setempat.

Dimana masing-masing siswa yang akan mengikuti UNBK yang akan dilaksanakan Maret mendatang, dimintai sejumlah uang untuk pembelian komputer.

Adapun besaran pungutan tersebut sebesar Rp395.000 per siswa. Dengan estimasi jumlah siswa hampir mencapai 420 orang.

Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya membeberkan, pungutan tersebut dilakukan karena jumlah komputer sekolah tidak memadai untuk pelaksanaan UNBK.

Sementara, Pemkot Tangerang mewajibkan sekolah untuk melaksanakan UNBK. Pada akhirnya pihak sekolah melalui komite membebankan siswa untuk membayar uang guna memenuhi kebutuhan komputer.

“Pihak sekolah di tanya soal keputusan pungutan untuk pembelian unit komputer, mereka jawabnya komite yang bertanggung jawab. Padahal menurutnya hasil rapat wali murid sebagian besar menolak tapi komite tetap memutuskan harus membayar,” ungkap wali murid tersebut, Kamis (25/1/18). (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =