BPN Kabupaten Tangerang Siap Garap 70 Ribu Sertifikat Prona

TIGARAKSA, klikbanten.co.id | Program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) Sertifikat Prona gratis yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk wilayah Kabupaten Tangerang mulai berjalan.

Sebanyak 70.000 bidang tanah menjadi target Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kabupaten Tangerang untuk tahun 2018 ini.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang, Himsar memastikan, program PTSL Sertifikat Prona menyasar ke 40 desa di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Adapun kecamatan yang mendapat jatah program tersebut yakni Kecamatan Balaraja, Cisoka, Jambe, Jayanti, Kemiri, Kosambi, Mauk, Pakuhaji, Rajeg, Solear, Sukamulya dan Tigaraksa.

“Program PTSL saat ini telah memasuki tahap penyuluhan. Untuk pelaksanaan pengukurannya nanti dilaksanakan oleh dua tim, pertama tim dari kita sendiri secara swakelola dan yang kedua oleh pihak ketiga dari Kementerian ATR/BPN,” kata Himsar kepada wartawan, Selasa (23/1/18), di ruang kerjanya.

Menurut Himsar, untuk pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh tim Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang mencapai 30.000 bidang tanah. Sedangkan 40.000 bidang lainnya dilaksanakan oleh pihak ketiga hasil pemenang lelang yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN.

“Untuk yang 30.000 bidang diukur oleh petugas kita. Sementara 40.000 bidang lainnya untuk pengukurannya dikerjakan oleh pihak ketiga yang dibiayai oleh pusat yang menunggu hasil lelang,” tambahnya.

Himsar juga memastikan, pelaksanaan program PTSL Sertifikat Prona ini secara keseluruhan dilaksanakan oleh 6 tim ajudikasi.

Lebih jauh Himsar menjelaskan, pemerintah daerah diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk membantu warganya dalam pengurusan PTSL Sertifikat Prona.

Itu, kata dia, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga  menteri di antaranya Menteri ATR/BPN, Mendagri dan Menteri Desa PDTT yang ditandatangani 22 Mei 2017 lalu.

Dimana, dalam SKB itu diatur untuk biaya persiapan meliputi penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai operasional petugas kelurahan/desa.

“Biaya ini dapat dianggarkan dalam APBD pemda setempat. Namun apabila tidak dianggarkan dalam APBD maka biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat,” ujar mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tangerang tersebut.

Adapun besaran biaya untuk kategori V (Jawa-Bali) sebesar Rp150 ribu. Biaya persiapan tersebut, sambung Himsar, tidak termasuk biaya akta, BPHTB dan PPH.

“Untuk biaya proses penerbitan sertifikat meliputi penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, penerbitan SK, penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh BPN tidak dibebankan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebab, pembiayaan untuk hal dimaksud ditanggung dalam DIPA Kementerian ATR/BPN. Himsar melanjutkan, sasaran PTSL ini adalah seluruh bidang tanah yang belum sertifikat dan yang tidak bermasalah.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemilik tanah, instansi pemerintah, badan hukum keagamaan dan sosial, para nadzir pemegang tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk ikut dalam program PTSL,” imbaunya.

Ia pun berharap bagi warga yang ingin mengikuti program PTSL untuk segera memasang tanda batas, menyiapkan surat-surat tanahnya, menyelesaikan pajak dengan berkoordinasi dengan aparat kelurahan/ desa. (dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =