Kejari Pandeglang yang Baru akan Tetap Fokus Dalami Kasus Tunda

SERANG, KLIK BANTEN | Setelah dilantik untuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Nina Kartini mengaku akan tetap fokus dalam penanganan kasus korupsi. Salah satu yang akan menjadi fokus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tersebut itu yakni korupsi tunjangan daerah (Tunda) di Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Pandeglang, Banten.

“Terutama di bidang tipikor, kita harus bisa tetap fokus kesana,” kata Nina Kartini usai pelantikan yqng digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Banten, Selasa (16/10/2017).

Ia pun mengaku akan segera mempelajari kasus tersebut dan melihat sejumlah alat bukti untuk penangan kasus tersebut. “Mudah-mudahan saja kita liat sejauh mana ada bukti kuat atau tidak. Jika ada bukti kuat (untuk calon tersangka lain) harus segera kita tegakan dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain, ia juga akan menindaklanjuti pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang yang telah memvonis Kasubag Keuangan Dindik Pandeglang, Tata Sopandi selama enam tahun penjara. Terkait untuk mengenai sejumlah nama-nama lain yang dianggap layak untuk didalami dalam penanganan kasus ini, Nina akan mendalami keterlibatan beberapa pihak lainnya.

“Nanti saya akan melihat dulu, kinerja kejaksaan Pandeglang. Jadi nanti kita akan liat apakah putusan hakim tersebut bisa memenuhi ketentuan. Kalau ada bukti yang lebih kuat kita akan langsung tegakan sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Sebelumnya, pengacara terdakwa Tata Sopandi, Hadian Surachmat, diketahui yelah meminta JPU Kejari Pandeglang untuk bisa menjalankan pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tipikor Serang dalam kasus korupsi dana tunjangan daerah (Tunda) tahun 2012-2014 senilai Rp 11,980 miliar. Bahwa adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tersebut.

Dalam pertimbangan hakim, lanjut Hadian, dalam kasus tunda tersebut banyak pihak yang patut dijadikan sebagai tersangka. Menurutnya banyak pihak lain yang juga telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga dana tunda menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 11,980 miliar.

“Saya sangat mengapresiasi putusan pengadilan bahwa putusan hakim itu sudah sangat professional. Dia berdasarkan dari fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta persidangan hakim telah memutuskan, ada pihak lain yang juga diduga kuat ikut terlibat. Jaksa tidak bisa menutup-nutupi perkara ini, dalam fakta persidangan menyebutkan ada pihak lain. Tidak mungkin (dana tunda) itu cair tanpa kerjasama dengan orang Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang,” kata Hadian.

Selanjutnya, ia menilai ganjil bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dindikbud Pandeglang mengenai tunda tahun 2010 sampai 2015 diterbitkan tanpa melalui proses Rencana Kerja Anggaran (RKA).  “RKA dan DPA nya tidak buat kenapa tiba-tiba bisa menjadi anggaran,” ujarnya.

Ia juga berharap kepada JPU dari Kejari Pandeglang agar bisa menjalankan Undang-Undang sesuai dari hasil putusan pengadilan Tipikor Serang untuk bisa menuntaskan dan tidak menghilangkan sejumlah nama-nama yang terlibat dalam kasus ini. “Harus segera ditindaklanjuti karena itu perintah Undang-Undang,” ujarnya.

Pusaran nama-nama itu menurut Hadian antara lain pegawai bernama Ila Nuriawati, yang diduga melakukan manipulasi jumlah pegawai penerima Tunda bersama almarhum Margono yang saat itu menjabat Kasubag Keuangan Dindikbud Pandeglang.

Tata Sopandi, kata Hadian, hanya melaksanakan tugas secara formal, tanpa mengetahui dan sadar data jumlah pegawai penerima tunda telah dimanipulasi.

Hal itu pun dibantu oleh pihak Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang, Banten.

Atas permintaan Illa Nuriawati dan mendiang Margono, data pegawai penerima tunda tetap akan diinput oleh staf DPKPA Kabupaten Pandeglang bernama Cecep Malik. Data penerima tunda itu pun kemudian dimasukkan atas izin dari Kasi Penganggaran DPKPA Kabupaten Pandeglang bernama Reza A Kurniawan.

Atas jasa penginputan tersebut, selanjutnya Cecep  Malik diberikan uang oleh almarhum Margono sebesar Rp 500 ribu rupiah. Pencairan dana tunda oleh Illa Nuriawati sesuai dari perintah mendiang Margono. Sementara, Tata Sopandi tidak dilibatkan.

Berdasarkan dari hasil fakta di persidangan, pencairan SP2D dari tahun 2012 sampai 2014 oleh BUD-DPKPA Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara tidak sah. Dugaannya aliran dana itu telah mengalir ke Reza A Kurniawan sebesar Rp 250 juta, mantan Kepala DPKPA Pandeglang, Parjio Sukarto sebesar Rp 300 juta, dan Kurnia sebesar Rp 400 juta. (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =