Provinsi Banten Darurat Lahan Untuk Pertanian

SERANG, KLIK BANTEN | Sebanyak lima hektar areal lahan pertanian yang sudah dipastikan hilang di Provinsi Banten setiap minggunya. Sedangkan dalam hitungan jam terdapat tiga petani yang sudah meninggalkan pekerjaannya akibat kehilangan lahan garapannya.

Kondisi ini memang sungguh sangat memprihatinkan, mengingat areal lahan pertanian di Banten bisa dipastikan akan terus berkurang yang disebabkan oleh pembangunan industri dan juga perumahan, sementara para petani teraksa harus rela kehilangan pekerjaannya.

“Pemerintahan saat ini terbilang masih belum bisa menjalankan reforma agraria secara sungguh-sungguh. Padahal Jokowi-JK saat ini telah menempatkan reforma agraria sebagai salah satu program yang menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,” kata David Solehudin, Koordinator Aksi Gabungan yang mengatasnamakan Persatuan Rakyat Reforma Agraria Banten, di sela-sela orasinya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (26/9/2017).

Padahal, kata dia, pemerintah diketahui sudah berjanji akan bisa ikut menjalankan reforma agraria seluas 9 juta hektar lahan pertanian dengan rincian 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset dan 4,5 juta hektar untuk redistribusi. “Namun setelah hampir tiga tahun pemerintahan berjalan tidak ada realisasinya,” kata dia.

Hal itu, dinilai sudah sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kita ketahui disahkan pada tanggal 24 September 1960. Padahal, dilanjutkannya, pada tahun 1963 Bung Karno juga telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Keppres Nomor 169 tahun 1963 yang mana menerangkan bahwa pada setiap tanggal 24 September akan diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

“Hal ini untuk bisa membuktikan dengan sejumlah konflik-konflik agraria yang tetap masih terus terjadi di berbagai daerah, termasuk saah satunya adalah Provinsi Banten, yang juga mengakibatkan ketimpangan oknum-oknum penguasaan dan kepemilikan tanah di Provinsi Banten semakin meluas dan meruncing,” paparnya.

Merujuk pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada 2013 menyatakan, laju penyusutan luas baku areal lahan pertanian di Banten dalam kurun lima tahun terakhir ini terbilang cukup mengkhawatirkan. Jumlah lahan pertanian yang dinyatakan telah hilang sekitar 273 Ha setiap tahunnya atau dalam hitungan 5 Ha per-minggu.

“Ini semua disebabkan lahan pertanian secara pasti yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian yang semakin akut,” tuturnya.

Semestinya, lanjutnya, Provinsi Banten juga harus bisa menjalankan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sementara itu, dalam tuntutan aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa itu, mendesak kepada pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan reforma agraria di Provinsi Banten, guna untuk bisa menyelesaikan konflik agraria di Banten, stop kriminalisasi petani dan pejuang agraria di wilayah Banten, stop perpanjangan HGU dan meninjau kembali HGU yang ada di Banten. (Dedi/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − six =