Seluruh Pegawai Bapenda Dilarang Keras Memiliki Penghasilan Ganda

SERANG, KIK BANTEN | Sekda Banten, Ranta Soeharta mengatakan, pihaknya saat ini sedang merumuskan regulasi agar para pegawai yang berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten tidak bisa mendapatkan penghasilan ganda setelah diketuknya pembahasan APBD perubahan 2017 nanti.

 

Menurut Ranta, regulasi tersebut akan dibuat setelah adanya intruksi langsung dari Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK yang diketahui menginginkan adanya upaya untuk pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

 

Sebab sebelumnya, para pegawai Bapenda diketahui mendapatkan penghasilan ganda yang berasal dari insentif pemungutan pajak dan tunjangan penambahan penghasilan (TPP). Nantinya, Bapenda juga harus bisa untuk menentukan dan memilih salah satu dari dua penghasilan tersebut.

“Ini bukan arahan sekda, tapi memang Bapenda harus segera memilih mau tukin atau insentif. Soalnya, menurut Korsupgah itu harus sudah bisa dilakukan mulai (APBD) di perubahan,” kata Ranta kepada sejumlah media, Selasa (19/9/2017).

Kendati begitu, ia mengaku bahwa untuk regulasi ini pihaknya belum bisa diterapkan, karena semua itu perlu membahasnya terlebih dahulu dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim. “Nanti akan segera dibahas dulu seperti apa. Apakah akan dilaksanakan arahan dari korsupgah ini atau tidak. Nanti itu semua tergantung pada kebijakan Pak Gubernur,” terangnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari mengaku tidak terlalu untuk mempersoalkan jika memang regulasi itu nantinya akan segera diterapkan. “Tidak ada masalah, kan itu semua sudah ada aturannya,” kata Opar.

Opar juga mengaku lebih memilih tunjangan insentif jika nanti para pegawainya tidak lagi bisa untuk mendapatkan penghasilan ganda sesuai dengan arahan Korsupgah KPK. “Ya pilih insentif saja lah,” sambungnya.

Ia pun memaparkan, besaran insentif itu tergantung dari gaji masing-masing para pegawai. Maksimal, kata Opar, besaran insentif yaitu delapan kali gaji. “Ada di PP 69, maksimal delapan kali gaji. Dikalikan saja, misalnya dia gajinya Rp 3 juta, tinggal dikali delapan,” katanya. (Dedi/Red). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 10 =