LIPI : Kenapa Kemiskinan di Daerah Sangat Sulit Diatasi?

PANDEGLANG, KLIK BANTEN | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut, kemiskinan di seluruh daerah terbilang sangat sulit untuk bisa diatasi. Pemerintah daerah (pemda) hanya cenderung terfokus pada menerapkan kebijakan yang sama saja dengan pemerintah pusat dalam hal mengatasi angka kemiskinan.

Pemda memang dituntut untuk bisa mengatasi persoalan kemiskinan dengan cara mikro. Berbeda dengan hal kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintah pusat yang diketahui telah menggunakan kebijakan makro. Alhasil, pemda hanya bisa fokus untuk busa mengurangi angka kemiskinan saja bukan untuk bagaimana caranya bisa memberdayakan keluarga miskin di wilayahnya tersebut. Hal inilah yang kerap selalu menyebebkan sulitnya mengatasi angka kemiskinan menjadi sangat sulit untuk bisa diatasi.

“Konsep pemberdayaan tidak difikirkan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi hanya sekedar bisa mengurangi angka kemiskinan saja. Itu kan sangat berbeda. Seharusnya orang miskin bisa diberdayakan agar mereka mampu untuk bisa keluar dari hidup kemiskinan,” kata Peneliti Senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Thung Ju Lan, di Pandeglang, Rabu (6/9/2017).

Belum lama ini, LIPI juga diketahui sempat melakukan beberapa penelitian terkait mengenai Indeks Kerentanan Sosial terhadap masyarakat di 2 wilayah perkotaan dan 2 lainnya warga perdesaan. Salah satu yang menjadi lokasi penelitian, yakni Kabupaten Pandeglang, Banten.

LIPI juga ikut meneliti sedikitnya 300 Rumah Tangga Miskin (RTM) di 4 kecamatan dengan membagi dalam 3 kategori, yakni sangat rentan, rentan, dan kurang rentan.

“Kami sampling 4 kecamatan, Panimbang, Cikeusik, Angsana, dan Sukaresmi. Lalu nantinya akan digabung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Totalnya ada 600 RTM yang disurvei. Hasilnya, 270 RTM kurang rentan mendapatkan bantuan yang sama dengan RTM sangat rentan. Padahal, RTM termaksud dalam kategori itu, seharusnya bisa diberikan bantuan berupa pemberdayaan seperti kemudahan untuk usaha atau manajemen keuangan, bukan lagi bantuan berupa rastra,” paparnya.

LIPI juga menemukan kekeliruan dalam pemberian bantuan. Kekeliruan tersebut ditemukan dari segi pendataan penerima bantuan. Selama ini, bantuan hanya diberikan kepada per-Kepala Keluarga (KK) bukan per-rumah tangga. Padahal, dalam satu rumah bisa dihuni sedikitnya oleh beberapa KK. Maka semestinya, bantuan yang akan disalurkan itu, juga bisa dialokasikan untuk rumah tangga lain yang  benar-benar sangat membutuhkan.

Untuk dampak dari kekeliruan itu sambung dia, RTM yang dinilai kurang rentan jadi memiliki budaya seperti meminta, sehingga itu yang sangat sulit untuk bisa keluar dari zona garis kemiskinan.

“(Pemerintah) pusat kan memerintahkan kepada seluruh daerah agar untuk bisa melakukan perbaikan kemiskinan, tetapi karena memang sudah terbiasa dari atas, jadi terbiasa mengikuti cara pandang makro. Itulah yang membuat masyarakat Indonesia diwarisi pemikiran yang salah karena hanya bisa memiliki budaya sebagai peminta,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, hasil dari penelitian ini akan segera kami susun dalam bentuk police paper yang nantinya akan disampaikan ke pihak kementerian agar bisa mengubah paradigma cara berfikir pemerintah dalam untuk memberi bantuan kepada masyarakat miskin.

“Kami segera akan lakukan penelitian untuk bisa mengubah paradigma cara berfikir di tingkat pemerintah pusat, bahwa variasi daerah juga harus bisa dimasukkan ke dalam kebijakan. Maka, kami akan menyusun police paper untuk segera diaudiensikan dengan kementerian,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pandeglang, Kurnia Satriawan mengaku, usulan LIPI juga akan dirumuskan untuk bisa menentukan kebijakan program bantuan. Terkait RTM kurang rentan yang masih bisa mendapat bantuan, nantinya juga akan dipertimbangkan memperoleh jenis bantuan lain agar penerima juga bisa tetap bekerja dan tetap memiliki jaminan sosial.

“Kami akan segera usulkan bantuan lagi untuk yang RTM kurang rentan. Tetapi kami juga tidak akan prioritaskan yang sangat rentan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya sudah menegaskan bahwa program untuk keluarga miskin sekiranya harus bisa tetap terintegrasi dengan program pokok Pemkab Pandeglang seperti peningkatan APBD, nilai investasi dan mengawal proyek strategis nasional. Jika hal itu bisa segera terealisasi dengan baik, Kurnia mengaku sangat optimis angka garis kemiskinan di Pandeglang bisa berkurang.

“Kami akan membuat program yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Karena kalau kami bisa berdayakan mereka dari sektor ekonomi, tetapi kalau infrastrukutur jelek juga kan tidak bisa. Infrastruktur diperbaiki tetapi orangnya tidak bisa diberdayakan susah juga,” sebut Kurnia.(Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =