Sidang Praperadilan Direktur RSU Banten, Terkait Soal Status Tersangka

SERANG, KLIK BANTEN | Kuasa hukum Dwi menilai bahwa penyidik telah melanggar prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, Dwi Hesti terkait kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai Rp 17,872. Pengacara tersangka pun menilai untuk penetapan status terhadap kliennya itu dinilai sangat tidak sah.

Seperti yang telah diuaraikan materi permohonannya, tanggal 2 Agustus 2017 Dwi diketahui telah menerima surat panggilan dengan status sebagai tersangka untuk datang menghadap kepada penyidik Kejari Serang. Sedangkan pihak penyidik tidak atau tanpa terlebih dahulu bahwa terkait untuk bisa mengeluarkan surat penetapan sebagai tersangka itu harus bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8 Agustus 2017 Dwi menerima surat panggilan tersangka untuk yang ketiga kalinya agar segera bisa menghadap kepada penyidik Kejari Serang pada 11 Agustus 2017 lalu.

Pemanggilan tersebut pun segera dipenuhi oleh Dwi. Setelah proses pemeriksaan selesai, pihak penyidik lalu mengeluarkan surat perintah untuk penahanan dengan Nomor: Print-2625/O.6.10/Fd.1/08/2017 tertanggal 22 Agustus 2017.

“Tindakan termohon (penyidik) yang mana telah mengeluarkan status tersangka dengan tanpa didahului landasan surat penetapan tersangka kepada pemohon (Dwi) padahal surat itu merupakan syarat mutlak dalam untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka oleh termohon,” ujar Wahyudi dihadapan jaksa Kejari Serang A.R. Kartono pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (6/9/2017) kemarin.

Atas perbuatan penyidik tersebut kata Wahyudi, itu sudah sangat bertentangan dengan surat edaran Jaksa Agung RI Nomor: 021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sikap Jaksa Dalam Menghadapi Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan menerbitkan pidsus-18 dalam setiap BAP hendaknya harus  mencantumkan dasar pemeriksaan adalah surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka,” katanya.

Tindakan penyidik dalam menetapkan Dwi sebagai tersangka dinilai tanpa prosedur tersebut berakibat tidak dipenuhinya dua alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karenanya penetapan Dwi sebagai tersangka dianggap tidak sah.

“Tindakan penyidikan yang tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum. Karenanya tindakan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan payung hukum yang mengikat,” ucapnya.

Dengan alasan tersebut, Wahyudi meminta kepada hakim agar termohon (Kejari Serang) untuk biss menghentikan proses penyidikan. Selain itu juga ia meminta agar hakim bisa untuk segera mengeluarkan putusan praperadilan yang menetapkan penahanan Dwi tidak sah dan batal demi hukum.

“Memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan negara setelah putusan ini dibacakan. Menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,” katanya.

Menanggapi dari isi permonan Dwi tersebut, jaksa Kejari Serang, A.R.Kartono menyatakan akan segera mengajukan jawaban. Oleh hakim tunggal Heri Kristiyanto sidang pun kemudian ditunda pada Kamis (7/9/2017) hari ini dengan agenda jawaban. (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =