Pengadaan Buku Batal Lelang, Pihak Pemkab Pandeglang Wajib Untuk Ganti Rugi

PANDEGLANG, KLIK BANTEN | Pengadaan buku umum dan koleksi perpustakaan umum Sekolah Dasar (SD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Banten batal lelang. Pembatalan proyek pengadaan senilai Rp 6,58 miliar tersebut, disebabkan ada beberapa dokumen yang di anggap perlu untuk dikaji ulang.

Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus bisa mengganti anggaran tersebut, lantaran pengadaan buku yang diketahui bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam aturannya, jika pemerintah tidak mampu untuk menyerap anggaran DAK hingga tanggal 31 Agustus, maka pihak Pemda wajib untu mengganti rugi.

“Pembatalan lelang itu disebabkan adanya catatan dari pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dikaji agar bisa disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 perihal Petunjuk Operasional DAK,” ujar Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, Asep Rahmat, Jumat lalu  (1/9/3017).

Meski pun nilai pengadaan ribuan buku itu sebesar Rp 6,58 miliar, namun Asep juga menyebutkan bahwa proses ganti rugi yang akan ditanggung oleh pihak Pemkab Pandeglang hanya sekitar Rp 3 miliar saja.

“Dari informasi yang harus diganti hanya Rp 3 miliar yang nantinya akan menjadi beban APBD. Mengingat untuk secara keseluruhan, serapan DAK Pandeglang dianggap telah memenuhi target,” sambung Asep.

Disebutkannya juga, saat ini RPP pengganti dari Dindikbud telah masuk kembali. Namun jika melihat batas waktu yang ditentukan, maka proses lelang tidak akan bisa terkejar. ULP juga akan tetap menayangkan pengadaan itu, sambil berupaya meminta kepada pemerintah pusat agar bisa diberikan toleransi.

“Saat ini RPP memang sudah masuk kembali setelah pembatalan, nanti langsung akan kami tayangkan tahun ini. Kami juga sangat berharap ada toleransi dari pusat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin juga ikut menjelaskan bahwa ganti rugi itu merupakan konsekuensi yang harus ditanggung. Akan tetapi ia mengaku, angka yang ganti rugi sebesar Rp 3 miliar dinilai sudah cukup ringan bagi Pemkab. Maka nantinya kerugian itu akan segera diakumulasikan dengan rasionalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 20,8 miliar. Pemkab akan menghitung kembali kekuatan fiskal daerah untuk bisa segera menanggulangi kerugian tersebut.

“Itu kan sudah menjadi konsekuensi DAK yang tidak dilaksanakan, maka tidak akan dikucurkan. Namun itu masih terbilang ringan. Nanti juga kami akan lihat dana penggantinya, kemudian akan kami ambil dari mana. Nanti mungkin segera diakumulasi dengan rasionalisasi DAU sebesar Rp 20,8 miliar,” ucap Sekda baru ini.

Namun memang jika pengadaan buku itu dianggap krusial, maka pihak Pemkab akan segera mendorong agar proyek itu bisa tetap dilaksanakan menggunakan dana APBD yang ada. Di luar dari itu, pihaknya juga akan berupaya untuk bisa meminta pertimbangan ke pihak kementerian, agar jadwal penyerapan DAK bisa dapat diperpanjang.

“Kegiatan ini jika tidak mampu terserap maka akan hilang. Namun jika memang itu yang krusial, kami akan segera mendorong dana APBD ke arah sana,” imbuhnya. (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 18 =