Sempat Mangkir Pada Pemanggilan Sebelumnya, Kejari Kembali Panggil Direktur RSUD Banten Hari Ini

SERANG, KLIK BANTEN | Setelah sebelumnya diketahui sempat mangkir, pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang kembali melakukan pemanggilan kepada Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, Drg Dwi Hesti Hendarti. Ia kembali dipanggil masih dalam kaitan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai Rp17,872 miliar.

“Kita kembali akan panggil pada hari ini. Sebelumnya (Senin 8 Agustus 2017) yang bersangkutan diketahui masih belum mendapat penasihat hukum. Sekarang kabarnya telab dapat dan akan ikut mendampingi penasihat hukumnya,” kata Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang, Agustinus Olav Mangontan, Jumat (18/8/2017).

Pada pemanggilan yang sebelumnya, ketidakhadiran tersangka karena yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya sedang menghadiri rapat dengan gubernur. “Katanya lagi ada rapat,” ucap Olav.

Sekedar untuk diketahui, Dwi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik setelah gelar perkara internal di kantor Kejari Serang, 13 Juli 2017. Penetapkan Dwi sebagai tersangka karena penyidik telah mendapati lebih dari dua alat bukti dan itu dinilai sangat cukup untuk menyerat tersangka.

Dwi diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan sebagai direktur. Terdapat Rp 1,909 miliar dana jaspel tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan. Jumlah itu berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Provinsi Banten pada tanggal 10 Maret 2017.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula dari penatikan dana jaspel Rp 1,909 miliar oleh tim perhitungan jaspel. Uang itu, kemudian sengaja dialihkan baik melalui tunai dan transfer kepada direksi, baik direktur dan empat wakil direktur pihak rumah sakit.

Selanjutnya dari empat wakil direktur tersebut, diketahui kemudian diserahkan langsung kepada direktur. Uang Rp 1,909 miliar itu pun kemudian diduga telah dikelola direktur tanpa adanya mendapat persetujuan dari penerima jaspel.

Dana jaspel diberikan kepada dokter, perawat dan karyawan lainnya di rumah sakit sebagai insentif. Pemberian insentif tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten dan Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor: 821/0926/RSUD/IX/2016.

Kedua payung hukum tersebut sudah mengatur mengenai mekanisme penyaluran dana jaspel. Dwi diduga telah melanggar kedua aturan tersebut. Kini Dwi disangkakan pasal yang berlapis. Pertama Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Dedi/Red). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =