Kenaikan Gaji Dianggap Belum Pantas, Anggota DPRD Cilegon Tampak Banyak yang “Bolos” Saat Rapat Paripurna

CILEGON, KLIK BANTEN | Anggota DPRD Kota Cilegon tampak tidak semuanya ikut menghadiri agenda Rapat Paripurna dalam Rangka Tanggapan/Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Walikota atas Raperda inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cilegon, Banten.

Dalam rapat yang dinilai sangat penting itu, hanya dihadiri oleh 22 Anggota dewan dari seluruh total Anggota DPRD Kota Cilegon sebanyak 35 orang, diketahui ada 13 orang yang tidak bisa hadir atau lebih tepatnya membolos untuk mengikuti rapat tersebut.

Namun demikian Rapat Paripurna tetap harus bisa dilaksanakan karena dinilai telah memenuhi aturan kuorum.

“Berdasarkan dari daftar hadir, anggota dewan yang diketahui telah menandatangi daftar hadir sebanyak 22 anggota dewan saja. Jadi itu dinilai telah memenuhi kuorum dan rapat ini dianggap sah untuk bisa dilaksanakan,” ujar Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman yang tampak terlihat langsung memimpin rapat, Senin (14/8/2017).

Dalam rapat tersebut juga dinilai berlangsung sangat singkat. Sebab dari kedelapan fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, hanya diwakili oleh satu fraksi saja, yakni dari FKD.

Diketahui berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gaji untuk anggota dewan akan segera naik.

Bukan hanya soal gaji saja yang naik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 itu, untuk Fasilitas bagi para anggota DPRD juga akan ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga sampai kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD diketahui tidak memakai kendaraan dinas, mereka juga akan mendapatkan uang transportasi.

Tidak hanya itu, anggota dewan juga akan mendapat tunjangan komunikasi. Tunjangan komunikasi bagi anggota DPRD dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapatkan tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Namun, pantas kah tunjangan yang dinilai oleh banyak kalangan sangat terlalu berlebihan. Hal itu dinilai tidak seimbang dengan hasil kinerja dari para anggota DPRD, yang dianggap belum bisa untuk mensejahterakan masyarakat kecil atau pun menjadi penyambung lidah rakyat kecil dengan Pemerintah Daerah atau pun Pusat . (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =