Survei RTH Cikuasa Ricuh, Satu Mobil Milik Pemkot Cilegon Nyaris Dibakar Warga

CILEGON, KLIK BANTEN |  Ratusan warga gusuran di lingkungan Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, memaksa mundur rombongan Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Imam Adi Pribadi, sejumlah pejabat dan PT Kereta Api Indonesi (KAI) Daops I Jakarta saat akan meninjau lokasi yang masih ditempati oleh sejumlah warga, Kamis (3/8/2017).

Tak hanya dengan sebatas menggertak saja, untuk bisa mengurungkan niat dari pemerintah yang akan melakukan survei lokasi untuk rencana dibangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu, warga yang memang sudah sangat kesal itu bahkan nyaris membakar salah satu mobil minibus, Suzuki Ertiga bernomor plat merah A 683 U setelah diketahui sebelumnya sempat menyiramnya dengan bahan bakar. Tak ayal, sejumlah para pejabat yang berada di dalam mobil itu pun langsung segera meninggalkan lokasi tersebut.

“Tahun lalu kami digusur, rumah kami juga ikut dibongkar oleh pemerintah. Selama itu kami hanya dibiarkan begitu saja ibarat sampah, tidak ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Kota Cilegon. Sekarang datang, bukannya membawa sembako tetapi malah justru ingin menambah kesengsaraan bagi kami,” cetus Sri Astuti, salah seorang warga.

Berdasarkan dari pantauan Klik Banten di lokasi, kericuhan antar kelompok massa warga dan pemerintah pecah. Warga bahkan tampak terlihat memukuli sejumlah kendaraan rombongan tersebut, juga ikut memaksa keluar penumpangnya dan mendorong salah satu pegawai yang mengenakan seragam PT KAI. Di waktu yang bersamaan, aparat Kepolisian dan Satpol PP terlihat tengah berupaya untuk bisa mengamankan amarah warga yang akan membakar mobil milik Pemkot tersebut.

“Mereka (Pemkot Cilegon dan PT KAI) juga harus bisa menghargai proses hukum yang kini memang masih dalam berproses. Dengan kedatangan mereka ke lokasi ini adalah sebagai bukti kalau perbuatan mereka kami anggap sudah melanggar hukum,” ungkap Evi Silvi, Kuasa Hukum warga gusuran saat ditemui di lokasi.

Sekedar untuk diketahui, terkait persoalan itu, pihak Pemkot sempat mengajukan upaya banding setelah menelan kekalahan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, awal tahun lalu.

Kuasa hukum bahkan ikut melaporkan Pemkot atas dugaan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Serang dan hingga proses kasasi di MA terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (Dedi/Ayu). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =